Jambi – Gubernur Jambi Al Haris menginstruksikan kepada para wali kota dan bupati agar melihat peluang distribusi pangan ke masing-masing wilayah.
“Kalau produksi pangan lokalnya minim cari distribusi dari luar Provinsi Jambi yang kira-kira mereka produksi pangan berlimpah,” kata Gubernur Jambi, Minggu (21/8).
Ia mencontohkan, kebutuhan cabai untuk Jambi bisa diperoleh dari Bengkulu atau Sumatera Barat. Dengan catatan, pemerintah harus menggerakkan potensi lokal terlebih dahulu dengan melakukan penyediaan dan produksi komoditi pangan secara mandiri.
“Koordinasi dengan Walikota atau Bupati lain yang sedang tanam cabai, kemarin di Bungo tanam cabai banyak,” terangnya.
Koordinasi pangan antara daerah, kata dia ditujukan sebagai dukungan antar daerah guna pengendalian inflasi.
“Harus saling dukung,” jelasnya.
Ia juga meminta kepada Bupati dan Wali Kota untuk saling koordinasi waktu tanam. Sehingga nantinya stok bahan pangan dapat saling mengisi antar kabupaten/kota.
“Perlu diperhatikan, kabupaten sini tanam, kota sini jadwal panen harus saling isi agar kebutuhan pasar terpenuhi,” katanya menjelaskan.
Mengingat inflasi Jambi saat ini masih tinggi, Gubernur Jambi meminta pihak terkait untuk menstabilkan harga pangan.
“Ini warning bagi kita, kita harus stabilkan harga, daya beli masyarakat terjangkau dan barangnya ada, alur distribusi jelas tidak ada yang macet,” jelasnya.
Haris juga meminta kerjasama dari pelaku usaha di Jambi dan luar Provinsi Jambi dalam pengendalian harga bahan pangan.
Sebelumnya, Mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode, Usman Ermulan berkata, tingginya inflasi di Provinsi Jambi perlu menjadi perhatian serius semua pemangku kepentingan.
“Langkah-langkah harus diambil, saran dan strategi dari pimpinan daerah,” ujar Usman, Jumat (19/8).
Inflasi terjadi karena permintaan terhadap barang atau jasa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediannya. Juga disebabkan bertambahnya dana yang beredar.
Bila jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar, maka harga barang juga menjadi lebih mahal.
“Batasan inflasi hanya 3,3 persen. Ini menjadi salah satu tanggung jawab para ekonom yang berada di Jambi bersama Bank Indonesia dan Pemda. Sekarang dimana posisi ISEI cabang Jambi. Inflasi sudah mencapai 8,5 persen lebih,” jelas Usman.
Bekas Anggota DPR RI tiga periode Komisi Keuangan dan Perbankan ini kembali mengingatkan, inflasi cukup membahayakan bagi kondisi perekonomian, Al Haris selaku Gubernur Jambi harus membuat kebijakan untuk mengatasi inflasi.
“Sebenarnya masalah ini sangat sederhana permasalahannya. Hanya cukup dengan hukum demand atau permintaan dan suplay atau penawaran. Bila permintaan tinggi tapi penawarannya kurang, maka terjadilah inflasi,” sebut Usman.
Al Haris diminta harus menjaga itu, mengawasi jangan sampai penawaran barang sedikit. Musti seimbang antara hukum penawaran dan permintaan.
“Cari dimana kendalanya kenapa kebutuhan barang terhambat atau kurang banyak masuknya ke daerah terutama bahan pangan. Al Haris harus peka terhadap lingkungannya. Jika terjadi hambatan dalam suplay barang cari masalahnya, segera cari solusinya agar kebutuhan pangan untuk masyarakat tidak terhambat,” ucap Usman.
Seperti diketahui, dari 37 provinsi di Indonesia, Jambi mencatatkan inflasi yang paling tinggi, yakni mencapai 8,55 persen.
“Jambi hati-hati,” kata Presiden Joko Widodo.
