Jambi – Gubernur Jambi Al Haris turun menemui warga yang memblokade jalan menuju pelabuhan Talang Duku, Kabupaten Muarojambi, Rabu malam (14/9).
Sambil duduk lesehan beralaskan karpet, Haris berdialog langsung dengan warga. Ia mengatakan, blokade merupakan bentuk kekesalan warga terhadap kondisi jalan.
“Saya merasa kalau tidak hadir di tengah masyarakat saya merasa berdosa karena ini tugas pemerintah,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut warga jalan yang dilintasi kendaraan perusahaan itu kondisinya rusak. Tahun lalu, sudah ada kesempatan antara warga dengan perusahaan untuk membangun jalan beton sepanjang satu kilometer dengan anggaran Rp8 miliar. Akan tetapi sampai September ini belum juga dipenuhi.
“Mereka prihatin karena jalan yang dilalui sempit, rusak, dan debu. Mereka (selama ini) sudah mencoba untuk sabar,” jelas Al Haris.
Dengan cepat Al Haris langsung menjawab tuntutan warga. Malam itu, iuran dari perusahaan terkumpul uang Rp 5,2 miliar. Sisanya Rp2,8 miliar lagi dibantu pemerintah provinsi lewat APBD perubahan yang tengah dibahas sekarang. Jalan diblokir langsung dibuka oleh warga.
“Saya sudah rapat dengan PU, Pj Bupati Muarojambi dan dinas terkait, mungkinkah kami membantu sisanya itu. Tawaran saya tadi malam Rp2,8 miliar biarlah beban kami Pemprov Jambi nanti perubahan kita Insyaallah ketok palu 30 September. Jalan beton butuh waktu 4 bulan, karena butuh pengeringan, jadi mulai saja Rp5 M itu. Sepakat tadi malam, warga sepakat, pemuda sepakat, mereka setuju kalau blokir jalan dibuka,” ucap Al Haris.
Asal tahu saja, pemblokiran jalan menyebabkan terjadinya kemacetan panjang. Truk-truk angkutan batu bara maupun CPO hendak menuju ke Pelabuhan tersibuk di Provinsi Jambi itu, untuk melakukan aktivitas bongkar muat menjadi terganggu.
Sebelunmnya, Pengamat Ekonomi, Usman Ermulan menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Muarojambi yang terkesan lamban menangani harapan warga sekitar Pelabuhan Talang Duku. Hingga warga memblokir jalan tersebut.
Menurut Usman, kejadian ini akan membawa dampak buruk terhadap Jambi maupun Indonesia. Nilai ekspor akan merosot jika kurang cepat ditangani.
“Sehingga ekspor batu bara dan CPO terhalang dan pemasukan devisa negara terganggu,” ucap mantan Anggota DPR RI di Komisi Keuangan dan Perbankan selama tiga periode itu, Selasa lalu.
