Muaratebo, AP.– Program Pemerintah Pusat (PP) yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, berupa prodak bantuan bagi siswa atau murid berprestasi yang diluncurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), untuk membantu siswa yang kurang mampu.
Namun kenyataannya masih ada oknum guru nakal di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 28 kabupaten Tebo, yang sengaja menggelapkan uang KIP milik murid. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Tebo, Zulkipli, melalui Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas), Dumyati, SPd, kepada Aksi Post kemarin menjelaskan, bahwa tidak ada hak guru untuk memakai uang milik siswa dari bantuan KIP, justru seharusnya sebaliknya mereka yang membantu murid, bukan malah merugikan siswanya.
“Jika ada oknum guru memakai dana KIP murid, maka dia (oknum guru, red) harus segera mengembalikan kalau perlu nilainya empat kali lipat. Dan kita himbau kepada wali murid, kalau ada oknum guru di Kabupaten Tebo yang memakai dana KIP segera melaporkan kepada kami,” pintanya.
Menurut data dari Disdikbudpora Tebo, pencairan bantuan KIP yang telah dicairkan di SMPN 28 Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, ada beberapa tahap, tahap pertama tanggal 20 Juni 2016, untuk lima murid sebesar Rp 1.875.000, untuk tahap dua sebanyak lima murid sebesar Rp 12.750.000, untuk tahap tiga dan empat tidak ada. Selanjutnya pada tahap lima sebanyak 13 murid sebesar Rp 15.375.000, dan tahap enam hanya satu murid sebesar Rp 750.000.
Sementara itu, masih dari dunia pendidikan dari kabupaten Batanghari di lapaorkan, Ratusan Kepala Sekolah (Kepsek) dengan sengaja menghadang aksi damai gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Batanghari, Selasa (8/11) dihalaman Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Batanghari.
Kehadiran puluhan pendemo dari LSM Batanghari, serangkaian meminta penjelasan tentang transparansi penggunaan alokasi dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS), pendemo menduga Kepala Sekolah (Kepsek) banyak tidak transparan dan akuntabel.
Ulah oknum LSM Batanghari, menurut ratusan Kepsek, yang hadir saat menyaksikan aksi demo tersebut, membuat tidak yaman pendidik khususnya Kepsek dalam bekerja.
“Atas nama Kepsek se-kabupaten Batanghari, akan siap mengundurkan diri jika tidak adanya kenyamanan dalam bekerja akibat ulah oknum LSM.” Ujar Suhaimi Hafiz ketua PGRI Kecamatan Muara Tembesi, Disela sela aksi demo.
Sementara itu Herlas dan beberapa rekannya dalam orasinya menuntut kepala sekolah agar transparan,sesuai juklak dan juknis realisasi dana BOS.
“Dalam waktu dekat kami akan melaporkan sejumlah kepala sekolah ke pihak berwajib terkait adanya indikasi melawan hukum.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Batanghari,Dra Jamila dihadapan ratusan Kepala Sekolah menegaskan.Kepala sekolah jangan takut dan ragu melaksanakan realisasi Dana Bos selagi berjalan sesuai juklak dan juknis pelaksanaan BOS.
“Kepala Sekolah harus kompak jangan takut dengan serangan pihak pihak yang menggangu jalannya kinerja sekolah.Pelaksanaan dana BOS itukan sudah jelas,saya minta kepala sekolah harus pahami pelaksanaan realsisasinya,jangan takut.”Pesannya. ard/sup
