Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berharap kepala daerah dapat menjadi penggerak pendidikan antikorupsi di daerah masing-masing.
Hal ini ditekankan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kalau kepala daerahnya memiliki komitmen yang kuat dan pengawasan konsep yang kuat itu akan berhasil,” katanya di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, kemarin, Selasa (6/2/2024).
Karena itu, Mendagri meminta kepala daerah bekerja dengan baik, terutama bagi yang berstatus penjabat (Pj.). Hal ini mengingat Pj. kepala daerah tidak mengeluarkan biaya politik untuk menjadi kepala daerah. Dirinya tidak mengingingkan Pj. kepala daerah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
“Di Kemendagri saya sangat keras sekali kalau ada [Pj. kepala daerah] yang transaksional 210 lebih saya akan bawa sendiri dan saya serahkan ke KPK, dan saya sudah sampaikan begitu,” ujarnya.
(Puspen Kemendagri)
