Jakarta – Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief menghadiri rapat dengar pendapat terhadap pembahasan rancangan undangan-undang bersama 26 Kepala Daerah Di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, kemarin, Senin (24/06/24).
Dalam Pembahasan RUU Bupati Batanghari menyampaikan ucapan terima kasih karena Batanghari menjadi bagian dari 26 Daerah yang pada hari ini dilaksanakan pembahasannya
“Saya sengaja pilih penerbangan pertama demi untuk mengikuti kegiatan ini” kata Fadhil Arief.
Bupati Fadhil Arief juga mengapresiasi bahwa tim ahli DPR-RI sudah datang ke Batanghari untuk melakukan inventarisasi terhadap masalah dari RUU ini.
“Saya menegaskan bahwa Batanghari itu penulisannya terpisah, Batang (spasi) Hari, sebagaimana UU No 12 tahun 1956. Dan di Jambi itu ada Batang Hari, Batang Tebo, Batang Merangin, Batang Bungo, Batang Asai dan Batang itu artinya Sungai, jelas Fadhil Arief.
Kemudian Pasal 5 ayat 1 RUB ada satu Potensi Batanghari bahwa Batanghari itu adalah daerah Pertanian dan sekaligus Peternakan dan kami takutkan kalau ini tidak di tuliskan maka RPJMD kami akan salah nantinya sehingga tidak linear dengan Potensi Kabupaten Batanghari.
Ada satu hal yang menjadi permasalahan sebagai infomasi dan masukan saja. Batanghari ini sudah dua kali di mekarkan, dulu batanghari di mekarkan dan di bagi ke Kabupaten Tanjung Jabung namanya pada saat itu.
Kemudian di tahun 1999 di mekarkan lagi kabupaten Batang Hari menjadi Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi
“Sebelum mengikuti pilkada tahun 2020 saya adalah Sekda Kabupaten Muaro Jambi yang mana pemekarannya Kabupaten Batanghari. Pembahasan tentang batas wilayah di batanghari ini 3 segmen sudah selesai, terang Fadhil Arief.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan pihaknya bersama dengan pemerintah sedang membahas 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah dan DPD RI.
Ia menyebutkan catatan pemerintah terhadap 26 RUU kabupaten/kota berupa dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah. Sedangkan catatan kedua, pemerintah meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap 26 RUU ini di luar dari perubahan dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah, termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain, lantaran akan berpotensi bertentangan dengan sejumlah undang-undang.
“Indonesia itu luas, intinya kami bersama dengan pemerintah dan kepala daerah sedang membahas bagaimana idealnya agar nantinya 26 RUU Kabupaten Kota ini sesuai dengan kemauan kita bersama,” kata Syamsurizal dalam Rapat Panitia Kerja dengan Bupati dari 26 Daerah dan Pemerintah, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Adapun 26 RUU tersebut untuk tingkat Kabupaten meliputi RUU tentang Kabupaten Bintan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Batanghari, Kerinci, Merangin, Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Lima Puluh Kota, Agam, Padang Pariaman, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, dan Tanah Datar.
Kemudian untuk tingkat kota terdiri dari RUU tentang Kota Jambi, Pekanbaru, Bukittinggi, Padang Panjang, Padang, Payakumbuh, Sawahlunto, dan Solok. Berbagai Kabupaten/Kota tersebut berada di Provinsi Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau.
