Provinsi Jambi kepemimpinan Al Haris dan Abdullah Sani mencatatkan prestasi yang baik dalam penanganan Karhutla di Indonesia. Data tahun 2024 ini Jambi menduduki peringkat 22 dengan luas lahan yang terbakar seluas 119,26 ha. Sedangkan peringkat pertama diduduki Kaltim dengan luas terbakar 13.225 ha.
“Sistem koordinasi dan penanggulangan Karhutla di Jambi sangat baik. Dengan menjadikan daerah ini percontohan, daerah lain akan belajar dan masalah Karhutla di Indonesia dapat ditangani lebih baik,” jelas Asisten Deputi 4/V Kamtibmas Kemenko Polhukam Brigjen TNI Desman Sujaya Tarigan saat membuka Rakor Analisis Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Kamis (25/7) di BW Luxury.
Menurut Desman, keberhasilan Provinsi Jambi dalam menanggulangi kebakaran lahan dan hutan menjadi perhatian Kemenko Polhukam dan akan dipersiapkan menjadi wilayah percontohan di Indonesia.
Disampaikannya dalam kaitan penanggulangan karhutla ditekankan beberapa kewajiban daerah seperti menyusun peraturan daerah, mengoptimalkan peran BPBD sebagai koordinator dan penyiapan dana operasional.
Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengucapkan terimakasih dengan dipersiapkannya Jambi sebagai wilayah percontohan penanggulangan karhutla di Indonesia.
“Keberhasilan ini buah kerjasama dan sinergitas semua pihak,” jelas Sani.
Dirjen Pengendalian Perubahan iklim KLHK yang diwakili Thomas Tandi Bua mengatakan Karhutla sebagian dipengaruhi oleh iklim panas El Nino. Sebelumnya diketahui siklus El Nino terjadi sekali dalam 5 – 7 tahun namun sekarang lebih cepat yaitu 2-3 tahun.
“Persiapan dan koordinasi yang baik adalah kunci keberhasilan Provinsi Jambi,” jelaskan
Kurniawan Gautama, salah seorang peserta rapat yang juga koordinator perusahaan yang membantu kegiatan penanggulangan Karhutla mengatakan bahwa kesadaran perusahaan untuk tidak membuka lahan dengan cara bakar sudah semakin tinggi.
“Namun kontribusi mereka untuk mendukung dana operasional Karhutla masih perlu ditingkatkan.” jelasnya.
Rakor tersebut dihadiri oleh semua lembaga pemerintah yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan termasuk BRGM, BMKG, Kemendagri dan lain-lain.
