Jambi – Pemprov Jambi telah mengalami defisit anggaran pada 2022, 2023, hingga tahun 2024.
Ekonom sekaligus mantan anggota DPR RI tiga periode yang matang di komisi keuangan, perbankan, dan perencanaan nasional, Usman Ermulan, mengaku prihatin terhadap defisit yang cukup besar dialami pada tahun ini sebesar Rp474 miliar.
Menurut Usman, kondisi ini akan menghambat kinerja pemerintah dalam upaya menyejahterakan masyarakat dan berisiko menyebabkan stagnasi pada sejumlah pembangunan.
Penyebab utama dari masalah ini adalah anggaran belanja yang tidak sesuai dengan pendapatan dan lemahnya pengawasan.
“Pemda Provinsi Jambi menunjukkan kelemahan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik,” ujar Usman pada Jumat, 9 Agustus 2024.
Defisit yang berkelanjutan seharusnya menjadi momentum bagi Al Haris untuk mengevaluasi dan membenahi jajarannya, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun transparansi.
Ia mendesak Al Haris untuk segera memperbaiki kondisi defisit APBD dengan menghentikan berbagai program belanja daerah hingga akhir tahun ini, terutama kegiatan seremonial yang tidak memberikan manfaat signifikan. Utamakan kepentingan rakyat.
“Sekda sebagai pengendali administrasi dan keuangan daerah perlu lebih bijaksana agar administrasi keuangan tetap teratur. Jangan sampai alasan defisit mengurangi tingkat pengawasan dalam pembangunan di Provinsi Jambi menjadi lemah,” ucap mantan Bupati Tanjungjabung Barat selama dua periode ini.
Usman juga mencermati kinerja inspektorat yang lemah selama ini, di mana Al Haris tidak berani mengambil tindakan tegas terkait siapa pejabat yang perlu dipertahankan dan siapa yang harus diganti.
Ia menganggap bahwa selama ini defisit terjadi, tetapi hal itu tidak seharusnya memengaruhi alokasi dana pengawasan di Inspektorat jika instansi tersebut benar-benar bisa berfungsi dengan baik.
“Itu juga tugas seorang wakil dalam pengawasan di semua lini,” kata Usman.
Defisit ini menambah daftar panjang bahwa Al Haris-Abdullah Sani kurang cermat dalam mengatur belanja dan pengawasan. Usman kembali menegaskan bahwa Jambi sudah berada dalam kondisi bangkrut atau tenggelam.
“Bagaimana bisa mensejahterakan Rakyatnya? Bagaimana bisa menjaga keamanan rakyatnya. Seorang pimpinan daerah tidak ubahnya seperti seorang manager perusahaan yang bisa menghemat dan mengatur keuangan serta bisa mengendalikan dan mengatur pemasukan dan pengeluaran,” tegas Usman.
Usman awalnya begitu sayang kepada pemerintahan Al Haris sebagai Gubernur Jambi, sekarang kian meragukannya. (Dani)
