Jambi – Keberlangsungan hidup kelompok Suku Anak Dalam (SAD) masih jauh dari kata kesetaraan, dari aspek pemberdayaan, kesehatan, pendidikan maupun sosial.
Kondisi ini menjadi perhatian yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi. Ada berbagai kelompok SAD di Provinsi Jambi, yang bertempat tinggal jauh dari pemukiman masyarakat.
“Berbagai persoalan telah diserap pemerintah dari berbagai persoalan yang dihadapi warga SAD untuk keberlangsungan hidupnya,” kata Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, saat mendampingi Menteri Sosial, Tri Rismaharini.
Edi dan Risma sudah beberapa kali menempuh jarak ratusan kilometer untuk bertemu dengan warga SAD. Diantaranya kelompok SAD di Kabupaten Batanghari.
Pada Agustus ini Edi bersama Risma dan berbagai pihak terkait bertemu lagi dengan kelompok SAD untuk berdiskusi. Berbagai persoalan disimpulkan dari diskusi itu.
“Sebelumnya kami sudah berdiskusi. Eksekusinya juga sudah dilakukan. Jalan tapi tidak lama. Makanya kami turun lagi, kami diskusikan lagi, bagaimana baiknya dan keinginan mereka. Kami dengar lagi,” jelas Edi.
Edi menyebut, persoalan pendidikan dan kesehatan, termasuk rumah hunian, telah terjawab dengan bantuan pemerintah pusat. Rumah pendidikan dengan fasilitas penunjang, termasuk ruang pemeriksaan kesehatan, dan rumah hunian bagi warga SAD telah dibangun pada 2023.
Kini fasilitas tersebut ditinggal begitu saja, lantaran ada kebiasan atau adat istiadat dari warga SAD yang berpindah-pindah tempat, atau dikenal dengan istilah Melangun.
Menurut salah seorang Tumenggung (ketua kelompok) warga SAD, kegiatan Melangun dilakukan ketika ada satu dari anggota kelompoknya mendapat kemalangan, terutama meninggal dunia.
“Jadi rumah pendidikan, fasilitas kesehatan, hunian mereka sekarang dibiarkan saja. Inilah kami datang untuk diskusi dengan mereka, bagaimana anak-anak mereka bisa dapat pendidikan, kesehatan, dan hunian mereka tidak lagi di tinggalkan,” terang Edi.
Edi mengungkapkan, ketika warga SAD pindah, akan sangat sulit menemukan mereka lagi, sehingga sulit juga ketika memberikan bantuan. Edi sudah bicara dengan Menteri Sosial, harus ada satu kawasan yang disiapkan pemerintah untuk menjadi kawasan milik SAD.
Ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap SAD atas kepemilikan satu kawasan lahan, untuk keberlangsungan hidup mereka. Ini juga untuk meminimalisir konflik lahan yang terjadi antara SAD dan pihak lainnya.
