Jambi – Anggota DPR RI Dapil Jambi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Elpisina menggelar agenda reses bersama ratusan masyarakat di kawasan Telanaipura, Kota Jambi, Kamis (12/12/2024).
Pada agenda reses ini, Elpisina menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada dirinya pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 kemarin.
“Pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada bapak ibu yang telah memberikan hak suaranya kepada saya pada Pileg 2024 kemarin,” ujar Elpisina.
Elpisina juga mengatakan, dalam kondisi yang cukup padat sebagai anggota DPR RI dan Ketua DPW PKB Provinsi Jambi, dirinya akan berusaha untuk hadir menyapa dan bertemu masyarakat khususnya para pendukung dan simpatisannya di Pileg 2024 lalu secara langsung.
Selanjutnya, dalam sesi tanya jawab, Elpisina menyerap beberapa aspirasi dari masyarakat mengenai persoalan infrastruktur di Jambi, dalam hal ini permasalahan jembatan Aur Duri 1 yang dirasa sudah tidak layak.
“Jembatan Aur duri 1 itu sangat tidak layak. Kita sangat perlu yang namanya jembatan Aur duri 3,” ujar salah satu warga yang hadir.
Menanggapi usulan pembangunan jembatan Aur Duri 3 tersebut, pria yang akrab disapa Ning Elpis itu mengatakan, bahwa kemacetan di jembatan Aur Duri 1 yang biasanya terjadi pada sore hari disebabkan oleh banyaknya kendaraan truk besar yang melintas antar Provinsi.
“Solusinya pemerintah pusat saat ini sedang membangun jalan tol Jambi-Rengat, dan akan dibangun juga jembatan yang melintasi sungai Batang Hari. Progresnya sampai hari ini lahan yang akan dibangun jembatan sudah dibebaskan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya jalan tol nanti truk besar lewat sana,” tambahnya.
Ia juga turut menyampaikan perihal tupoksinya sebagai anggota DPR RI Komisi XIII, yang mana membidangi regulasi reformasi dan HAM.
“Kebetulan saya ini sekarang anggota DPR RI komisi XIII, mitra kerja saya itu Imigrasi, Hukum, HAM dan lainnya,” jelas Elpisina.
Selain itu, dirinya juga mengatakan bahwa saat ini dia tengah berjuang agar nantinya, persoalan Lapas yang saat ini dinilai sudah over capacity mendapat perhatian dari pemerintah dan segera teratasi.
“Di Jambi ini yang sedang kita perjuangkan terkait LP itu yang sudah overload,” katanya.
Kemudian, selain persoalan Lapas yang melebihi kapasitas, masih ada beberapa PR lain menurutnya di Komisi XIII yang perlu untuk segera diatasi khususnya di Provinsi Jambi.
