JAMBI- Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi, Prof. DR. Usman, MH mengatakan wacana Presiden Prabowo Subianto untuk mengampuni para koruptor jika mengembalikan uang yang dikorupsinya, secara konstitusi bisa saja akan tetapi harus diproses secara hukum atau restorative justice sehingga ada transparansi dan akuntabilitas
“Presiden secara konstitusional memang berhak memberikan pengampunan, namun pemberian pengampunan tanpa proses hukum yang adil dan layak dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan sikap apatis terhadap korupsi.” jelas Usman.
Menurutnya pengampunan yang diberikan harus jelas skemanya. Jika tida tidak akan menimbulkan kegoncangan hukum dan silang pendapat dalam Masyarakat.
Prabowo menyampaikan wacana tersebut saat berpidato di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir, Rabu (18/12)
“Hai, para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong.” Ujarnya.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam pidatonya di Universitas Al-Azhar, Kairo, memunculkan beragam reaksi dari masyarakat, ahli hukum, hingga para pengamat politik. (Den)
