Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengingatkan seluruh parlemen dunia, untuk menjaga keseimbangan utang dan belanja layanan publik agar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dapat tercapai.
Anggota BKSAP DPR RI, Elpisina, menyatakan hal tersebut saat berbicara dalam sesi “The Debt crisis and the SDGs: Proposal for Sustainable Solutions,” pada UN Parliamentary Hearing di New York, Amerika Serikat, Jumat (14/2/2025).
Saat ini, menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, banyak negara berkembang berada dalam lingkaran pembayaran bunga utang yang hampir atau justru lebih besar daripada belanja layanan publik.
Laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menunjukkan, sekitar separuh negara berkembang mengalokasikan rerata 8% pendapatan negara untuk bunga pinjaman.
“Untuk itu, kita perlu mengetahui strategi apa yang diperlukan dalam menyeimbangkan pembayaran utang dan belanja publik. Restrukturisasi utang juga perlu untuk tidak terjebak pada mekanisme memperpanjang pembayaran utang terus menerus. Mekanisme apa yang diperlukan agar juga tidak mengorbankan layanan publik?” ungkapnya.
Parlemen memiliki peran konstitusional dalam perdebatan soal utang, hingga mendorong bagaimana mekanisme utang dapat diawasi secara rigid.
Dengan demikian, lanjut Ketua DPW PKB Provinsi Jambi tersebut, kehati-hatian fiskal melalui utang dapat dikelola untuk meningkatkan upaya reformasi negara dan memperbaiki pelayanan publik agar pencapaian TPB dapat terwujud.
Laporan UNCTAD juga menyebut, sekira 3,3 miliar penduduk global dengan 2,2 miliar di antaranya berada di Asia dan Oceania, tinggal di negara yang belanja bunga utangnya lebih tinggi daripada anggaran kesehatan.
Sementara 1,8 miliar penduduk Asia dan Oceania tinggal di negara yang belanja bunga utangnya lebih besar dari anggaran pendidikan. (Den)
