Jambi – Suasana internal di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi tengah menjadi sorotan.
Sekelompok pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer secara resmi mengajukan surat mosi tidak percaya kepada Kepala Bidang Perumahan, Ariesto Harun Wijaya, yang ditujukan langsung kepada Gubernur Jambi.
Dalam surat tertanggal 15 April 2025, pegawai menyampaikan berbagai keluhan terkait gaya kepemimpinan Ariesto yang dinilai tidak menciptakan iklim kerja yang kondusif. Setidaknya terdapat sepuluh poin keberatan, di antaranya menyangkut komunikasi yang tidak sehat, kurangnya koordinasi, hingga dugaan penyalahgunaan wewenang dan transparansi anggaran.
Beberapa isi dalam surat tersebut menyebut adanya dugaan tindakan semena-mena terhadap pegawai, kurangnya perlindungan terhadap staf bawahan, hingga tudingan bahwa nama Gubernur Jambi kerap disebut-sebut untuk kepentingan internal yang dipertanyakan integritasnya.
Pegawai berharap Gubernur Jambi dapat merespons aspirasi ini secara bijak dan proporsional, melalui evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat yang dimaksud. Mereka menekankan bahwa surat ini bukan bentuk perlawanan personal, tetapi sebagai upaya menjaga profesionalisme, kenyamanan kerja, serta kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin bekerja dalam suasana yang sehat dan profesional. Harapan kami, surat ini dapat menjadi pertimbangan bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi yang adil dan objektif,” tulis perwakilan pegawai dalam surat tersebut.
Pengamat ekonomi dan kebijakan publik, Noviardi Ferzi mengatakan bahwa adanya mosi tidak percaya dari pegawai di lingkup dinas PUPR Provinsi Jambi ini merupakan ujian kepemimpinan bagi Kepala Dinas sebagai pimpinan tertinggi.
“Ini kan contoh ujian leadership dari Kepala Dinas PUPR itu sendiri,” ucapnya.
Dia menilai, bahwa segala sesuatu yang terjadi di internal Dinas PUPR Provinsi Jambi, seharusnya tidak boleh lepas dari pengawasan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, yakni Muzakkir.
“Sebenarnya fungsi atasan itu kan melakukan pembinaan, nah ini yang tidak berjalan. Ini tidak lepas dari pengawasan langsung Kepala Dinasnya, karena Kepala Bidang ini tidak lepas dari pengawasan Kepala Dinas,” jelasnya.
“Jadi Kepala Dinas harus banyak di dalam, kurangin aktivitas diluar seperti mengikuti kegiatan Gubernur, dia harus banyak melakukan pembinaan secara internal,” sambungnya.
Lebih lanjut, Noviardi menyarankan agar Al Haris segera memanggil dan mengevaluasi Kepala Bidang Perumahan dalam hal ini, Ariesto serta Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Muzakkir.
“Kalo pun masalahnya cukup berat, harus dilakukan mutasi. Menurut saya, Gubernur punya wewenang untuk melakukan promosi dan mutasi. Tapi kan kita lihat dulu unsur persoalan yang terjadi, jika terbukti maka bisa dilakukan pembinaan. Jika tidak, bisa dilakukan mutasi kabidnya,” tegasnya.
Dia berharap persoalan ini dapat segera teratasi, mengingat tugas bidang perumahan PUPR yang cukup berat dan janji Jambi Mantap Jilid II.
“Ini butuh konsentrasi dan pembinaan yang fokus. Jika internal PUPR saja tidak solid, bagaimana mau mewujudkan Jambi mantap Jilid II kan. Apalagi target bidang perumahan cukup tinggi selaku leading sektor di Provinsi Jambi, 3 juta perumahan,” pungkasnya.
Hingga saat ini, pihak terkait termasuk Kepala Dinas PUPR maupun Ariesto Harun Wijaya sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas surat tersebut.
Ketika dikonfirmasi lewat wartawan lewat WhatsApps Kepala Bidang Perumahan, Ariesto Harun Wijaya belum merespon. (Sid)
