Jakarta – Gubernur Jambi, Al Haris, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia membahas persoalan Transfer ke Daerah (TKD) yang mengalami penurunan signifikan, bertempat di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (07/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Al Haris menyampaikan bahwa banyak kepala daerah merasakan dampak besar akibat menurunnya nilai TKD yang dikirim dari pusat ke daerah.
“Kami hari ini dari APPSI meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah sangat luar turunnya,” ujar Al Haris.
Menurutnya, penurunan TKD ini telah memengaruhi kemampuan daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam hal pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), belanja operasional, hingga kewajiban terhadap tenaga PPPK.
“Daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD, di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya. Operasional belanja pegawai besar sekali, apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” jelasnya.
Al Haris menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas APBD 2026, terutama bagi daerah dengan kemampuan fiskal rendah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terbatas.
“Ini luar biasa berdampak pada APBD kami di 2026 ke depan. Maka dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait keberlangsungan pembangunan di daerahnya,” ungkapnya.
Ia menilai, tahun 2026 akan menjadi masa yang berat bagi banyak pemerintah daerah yang menggantungkan keuangan pada dana transfer pusat.
“Kita akui 2026 berat sekali memang bagi teman-teman daerah, apalagi daerah yang fiskalnya rendah, PAD-nya rendah, TKD-nya juga rendah. Ini berdampak luar biasa,” ujarnya.
Meski demikian, Al Haris menyambut baik respons Menteri Keuangan yang berjanji akan melakukan evaluasi terhadap APBN dan alokasi TKD pada tahun 2026.
“Pak Menteri berjanji di 2026 akan evaluasi lagi APBN dan APBD ke daerah,” katanya.
Al Haris menekankan pentingnya keseimbangan fiskal untuk menjaga keberlangsungan pembangunan daerah.
“Memang repot, saya bilang tadi, kalau daerah PAD-nya kecil dan banyak menggantungkan nasib dengan TKD, maka sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi. Tidak lagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menjadi wadah penting bagi para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi dan mencari solusi agar kebijakan fiskal pusat tetap berpihak pada keberlanjutan pembangunan di daerah.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman mengatakan penurunan APBD tahun depan mencapai sekitar Rp 1,5 triliun akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Jumlah itu lebih besar dari prediksi awal yang hanya sekitar Rp 1 triliun. Sehingga pada tahun 2026, APBD Provinsi Jambi menjadi Rp3 triliun dari sebelumnya tahun 2025 hanya Rp4,5 triliun. (Den/Disk)
