DEWAN Kehormatan PWI Pusat kembali mengingatkan pentingnya media dan wartawan menjaga jarak dalam kontestasi politik pilkada 2020. Seperti diketahui pilkada serentak digelar 270 daerah, baik propinsi, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia pada 9 Desember 2020. Rangkaian kegiatannya seperti kampanye saat ini tengah berlangsung hingga 5 Desember.
Dalam rilis diterima Aksipost, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang mengaku banyak menerima pengaduan mengenai keterlibatan wartawan dan bahkan pengurus organisasi wartawan dalam dukung mendukung pasangan calon di daerah.
“Profesi wartawan dan pekerjaan jurnalistik sejak dulu tidak memihak dan independen khususnya selama proses pilkada. Sikap itu untuk menjaga Pilkada berjalan demokratis, mengawasi azas jujur dan adil sehingga menghasilkan kepemimpinan daerah yang terbaik” kata Ilham, Senin (19/10).
Seperti misalnya kasus yang sekarang sedang ditangani DK PWI Pusat yakni dukungan secara terbuka pengurus PWI di suatu daerah terhadap salah satu pasangan calon dalam pemilihan gubernur. Rapat DK telah merekomendasikan kepada Pengurus PWI Pusat untuk menindak tegas oknum pengurus dimaksud.
DK PWI Pusat juga mengajak insan pers untuk menjada self interest distancing di musim pilkada seperti sekarang ini. Kalau perlu secara khusus memberikan panduan agar pilkada berlangsung aman karena di tengah pandemi. DK PWI dalam kesempatan itu juga menyoroti masih banyaknya ketidakakuratan dalam pemberitaan bahkan pemelintiran berita sehingga menghasilkan bias informasi.
“Menjadi wartawan itu berat tanggung jawabnya. Dituntut selalu profesional, menjaga kode etik dan kode perilaku wartawan,” kata Ilham Bintang.
Pernyataan ini sebenarnya menyikapi persoalan terjadi di PWI Provinsi Jambi yang belum lama ini memberi dukungan kepada salah satu paslon Gubernur Jambi. Menurut Ilham, mendukung saja tidak boleh apalagi menjadi tim sukses atau menjadi pasangan calon.
“Menurut PD PRT terbaru hasil Kongres PWI di Solo 27-30 September 2019, jika pengurus PWI bertindak partisan seperti itu, mereka harus mengundurkan diri bukan lagi cuti,” kata Ilham.
Keputusan yang lebih tegas itu, lanjut Ilham, tidak lain dikeluarkan demi menjaga integritas, martabat dan profesionalitas wartawan. Peran media hendaknya lebih ditekankan untuk mengawal terselenggaranya kontestasi politik yang jujur dan adil dan menyosialisasikan pasangan calon secara terang benderang agar masyarakat tidak salah pilih.
“Secara tegas PWI tidak boleh terlibat dalam urusan politik apalagi sampai menjadi pengurus Parpol. PWI harus netral karena membawahi banyak wartawan. Dan harus berdiri tegak lurus,” kata Ilham.
Katanya, itu sudah dijelaskan dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku Wartawan.
“Namun entah karena kurang sosialisasi atau besarnya godaan, Dewan Kehormatan mencatat masih terjadi pelanggaran yang dilakukan wartawan dan pengurus PWI,” katanya. (Red/Dani)
