Jambi, AP – Realisasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR) di Provinsi Jambi periode Januari-November 2016 mencapai Rp 22,2 miliar.
“Hasil dari penerimaan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar acuan untuk penghitungan dan penyaluran dana bagai hasil (DBH) di sektor kehutanan,” kata Kepala Seksi Iuran Pengolahan Pemasaran dan PNBP pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Erik, Selasa (10/01).
Selanjutnya dalam penyaluran DBH dari penerimaan PSDH dan DR itu nantinya akan merujuk pada pada Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Setelah dihitung, hasil penerimaan PSDH-DR di Jambi ini nantinya akan disalurkan ke daerah penghasil di Jambi melalui dana perimbangan bagi hasil bukan pajak,” katanya menjelaskan.
Penerimaan PSDH dan DR itu berasal dari hasil produksi kayu sebelum dijual atau dibawa keluar daerah oleh sejumlah perusahaan pemegang Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan hak pengusahaan hutan (HPH) di Provinsi Jambi. Kayu produksi di Jambi terdiri atas jenis meranti, rimba campuran dan kayu indah dan jenis kayu produksi lainnya, katanya.
Dia mermaparkan, penerimaan periode Januari-November 2016 untuk PSDH terealisasi senilai Rp 19,3 miliar atau dari target Rp 23,4 miliar dan DR Rp 3,1 miliar dari sasaran Rp 20,7 miliar. Sedangkan penerimaan IIUPH Rp 125,9 juta dari target yang dipatok sebelumnya Rp 390 juta.
“Target penerimaan PSDH-DR tersebut langsung dari pemerintah pusat, dan terkait masih rendahnya realisasi tersebut karena memang saat ini produksi kayu alam di Jambi semakin berkurang,” katanya menambahkan. ant
