Jambi, AP – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum mengemukakan, upaya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah mulai dari desa, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel, partisipatif yang berorientasi pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat terus ditingkatkan, hal demikian dikemukakan wagub, Saat Pembukaan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik Menuju Zona Hijau Pada Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, bertempat di ruang Pola Kantor Gubernur, Kamis (23/02).
Adapun Tema Sosialisasi Kali ini. ” Kita Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Menuju Jambi Tuntas 2021.”
Dalam sambutannya Wagub menyampaikan, Pemerintah provinsi jambi telah berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bersih (Good and Clean Government).” Kami bersama Pak Gubernur telah berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih baik agar kesenambungan pembangunan dapat terwujud di provinsi jambi.” ungkap Wagub
” Kita semua berharap dengan semakin baiknya tata kelola pemerintahan daerah, mampu menjaga kesenambungan pembangunan di provinsi jambi yang Tertip, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahter, negeri yang Baidatun Toyyibatun Waghoffun Ghafuur,” Sambung Wagub.
Dikatakan Wagub, seiring perubahan sistim demokratisasi di Indonesia telah terjadi perubahan yang besar di lingkungan strategis pemerintahan.” Tantangan keterbukaan global yang dibarengi kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan komonikasi telah menuntut kita harus tangap cepat dalam merespon dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta pelayanan yang diberikan harus menjamin kemudahan, kecepatan, pelayanan kepastian waktu pemrosesan,” Kata Wagub.
Wagub juga menjelaskan, pemerintah provinsi jambi mendorong iklim investasi yang semakin kondusif merupakan salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas publik dalam upaya perbaikan iklim investasi.” Pemerintah telah menetapkan kebijakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu (PTSP) yang bisa menjadi stimulasi bagi investor untuk menanamkan modalnya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,” Jelas Wagub.
“Kami sangat menyadari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik diprovinsi jambi belum berjalan seoptimal mungkin. Upaya kami untuk mengetahui kualitas dan realitas pelayanan kepada masyarakat melalui SIDAK di RSUD Raden Mattaher Jambi beberapa hari yang lalu oleh Pak Gubernur masih ada yang berpandangan keliru, tetapi niat sesungguhnya hanya memberi lecutan dan kesadaran bagi aparatur pelayanan untuk benar-benar berkomitmen dengan kepentingan masyarakat luas.” pungkas Wagub.
” Tugas Ombudsman berfungsi membenahi kesalahan administrasi dan fungsi medialisasi.” katanya
Ketua Ombudsman Pusat Prof. Amzulian Rifai, Ph.D mengatakan, Ombudsman sebuah lembaga di indonesia mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, termasuk BUMN, BUMD dan perusahan perorangan yang diberitugas dalam pelayanan publik yang seluruh pendanaannya bersumber dari APBN dan APBD yang berdasarkan Undang-undang.
Menurut Ketua Ombudsman sidak yang dilakukan Gubernur Jambi pada waktu lalu di RSUD Raden Mattaher beberapa hari yang lalu sangat baik,” Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Pak Gubernur. Bukan dijambi saja yang mempunyai masalah dirumah sakit, hampir disetiap daerah, dengan adanya sidak yang dilakukan oleh Gubernur Jambi beberapa hari lalu sebagai pembelajaran juga oleh daerah lain, karna semua publik juga mendukung langkah yang diambil oleh Gubernur jambi.” Kata Ketua Ombudsman.
” Sidak sangat baik dilakukan dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.” sambungnya lagi.
Turut serta pada kesempatan ini unsur Forkompimda Provinsi Jambi, Kepala Ombudsman Perwakilan provinsi Jambi H. M. Taufik Yazak, SH. MH Para kepala SKPD provinsi Jambi dan Para Bupati/walikota se provinsi jambi, para kepala SKPD terkait Kabupaten Kota Dalam Provinsi Jambi, para undangan lainnya. Hms
