Kualatungkal, AP—Proyek air bersih yang digagas Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), H Safrial, MS sejak 2007 atau diperiode pertama kepemimpinannya, menjadi penantian masyarakat bumi serengkuh dayung serentak ke tujuan.
Apalagi proyek tersebut telah menghabiskan anggaran cukup fantastis. Dikalkulasi, sejak 2007 hingga 2018, sekitar setengah triliun rupiah lebih dana APBD telah tersedot untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang didambakan masyarakat daerah itu sejak puluhan tahun silam.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Andi Nuzul, optimis proyek air bersih pada waktunya nanti akan dinikmati oleh masyarakat. Namun tak semudah membalik telapak tangan. “Perlu kerja keras agar taget itu dapat tercapai,” kata Andi Nuzul dalam perbincangannya dengan Aksi Post, Kamis (03/05).
Andi mengklaim, krisis air bersih yang dialami masyarakat Tanjabbar adalah satu-satu yang ada di Indonesia, dan kini tengah diupayakan oleh Pemkab Tanjabbar agar bisa keluar dari keterpurukan krisis air bersih.
Untuk itu kata dia, tahun 2018 telah dianggarkan peningkatan akses jaringan pipa air bersih sebesar Rp 46,5 miliyar dan peningkatan kapasitas IPA dan Intake Tebing Tinggi sebesar Rp 36,6 miliyar. Dua item pekerjaan ini tengah dilakukan proses tender di ULP Tanjabbar.
“Satu item lagi pemasangan instalasi pipa dalam kota menuju Roro sekitar Rp 9,5 miliyar, dan sudah mulai dilaksanakan,” bebernya.
Suplai air bersih dari Tebing Tinggi ke Kualatugkal, Andi melanjutkan, akan dikoneksi dengan jaringan pipa yang dibangun oleh bupati sebelumnya, H Usman Ermulan di kawasan Parit Panting hingga ke dalam Kota.
“Artinya apa, jaringan pipa yang dibangun pemerintah sebelumnya akan bermanfaat dan digunakan untuk menunjang suplai air bersih ke dalam kota. Jadi semua anggaran yang dialokasikan jelas manfaatnya,” urainya.
Andi juga menambahkan, terkait pemecahan proyek air bersih dipecah menjadi beberapa item yang dipersoalkan itu adalah sah. Dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa, yang tidak diperbolehkan menghindari lelang dijadikan PL.
Kemudian dia melanjutkan, tidak boleh menyatukan beberapa paket yang tersebar dibeberapa lokasi. “Coba anda baca Perpresnya itu biar jelas, sudah diatur kok,” timpalnya.
Sebelumnya, proyek air bersih sempat dipersoalkan fraksi PAN DPRD Tanjabbar dengan cara walk out dari sidang paripurna LKPJ bupati. Fraksi PAN keberatan karena laporan jumlah sambungan di daerah ulu tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dari 500 sambungan yang dijanjikan hanya terpasang 300, dan air juga bermasalah.
“Kita bukan menghalang program air bersih, kita hanya mengingatkan saja, jangan sampai bupati mendapat laporan ABS dari anak buahnya. Kasihan bupati,” ujar senior PAN Tanjabbar, Alam Sukisman.
Sebagai masyarakat Tanjabbar, dia sangat mendukung program air bersih untuk kebutuhan masyarakat, namun kata dia harus dijalankan dengan cermat dan transparan, sehingga program air bersih dapat terlaksana dengan baik sesuai harapan masyarakat.
Sementara itu, tokoh pemuda Tanjabbar, Suprayogi berpandangan, proyek air bersih dan sanitasi merupakan prioritas pembangunan nasional. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pemenuhan hak dasar bagi seluruh penduduk Indonesia.
Fakta yang terjadi di Tanjabbar sampai hari ini kata Yogi—panggilan akrabnya, masyarakat belum sama sekali menikmati air bersih. Sedangkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable goals, air bersih dan sanitasi itu menjadi goal tersendiri.
“Dengan demikian air bersih harus tercapai 100% bagi masyarakat Tanjabbar. Apalagi air bersih merupakan kesehatan dan kualitas indek prestasi bagi manusia. Kita wajib mendukung itu,” paparnya. (tri/her)
