Jakarta, AP – Pemerintah diimbau untuk mencari solusi permanen terhadap bencana kelaparan dan gizi buruk di tengah masyarakat agar tidak terulang lagi.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan hal itu di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (25/07). menanggapi adanya bencana kelaparan dan gizi buruk yang terjadi pada suku Mausu Ane di pedalaman Pulau Seram Maluku.
Dari informasi yang dihimpun, akibat bencana kelaparan dan gizi buruk tersebut, dikabarkan tiga orang meninggal dunia dan ratusan jiwa lainnya mengalami kelaparan parah, yakni komunitas masyarakat terpencil suku Mausu Ane di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
“Saya sedih, ternyata masih ada bencana kelaparan dan gizi buruk di tengah masyarakat,” katanya.
Menurut Bambang yang akrab disapa Bamsoet, Pemerintah harus bergerak cepat mengirimkan bantuan pangan ke daerah yang dilanda kelaparan dan gizi buruk, sekaligus mencari solusi permanen agar kasus serupa tidak terjadi lagi.
Bamsoet juga meminta Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah daerah (Pemda), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan TNI segera mengirimkan bantuan berupa makanan pokok, perlengkapan tidur yang layak, obat-obatan, serta paket kebutuhan anak.
“Bantuan harus segera dikirimkan,” katanya.
Politisi Golkar itu juga mendorong Pemerintah melalui Pemda turun ke lokasi melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap Suku Mausu Ane, agar ada data valid penderita busung lapar atau gizi buruk serta berkomitmen memberikan asupan gizi yang baik bagi warga Suku Mausu Ane.
“Kondisi mereka harus segera dipulihkan,” katanya.
Kemudian untuk solusi permenan, Bamsoet meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan kunjungan langsung ke lokasi suku Mausu Ane tersebut guna mengidentifikasi kondisi lapangan serta mengambil langkah prioritas.
Pemerintah, kata dia, juga harus menguatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dengan melakukan pembangunan infrastruktur air bersih, jalan, dan sanitasi di desa yang menjadi lokasi kelaparan.
“Pemerintah hendaknya menciptakan lapangan kerja yang sesuai bagi warga setempat. Penciptaan lapangan kerja bisa memanfaatkan dana desa, sehingga warga punya penghasilan, untuk mengatasi gizi buruk,” katanya. ant
