Jambi, AP– Wakapolda Jambi Brigjen Pol Ahmad Haydar memintajajarannya pro aktif dan responsif untuk mengantisipasi setiap gejalan yangdapat mengganggu operasi Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.
“Untuk antisipasi itu jajaran Polri butuh adanya pertukaran data dan informasi dengan BPH Migas. Data tersebut penting agar jajaran Polri bisa bergerak cepat dan tepat sasaran,” kata Ahmad Haydar di Jambi, Jumat (07/12).
Pernyataan Wakapolda itu disampaikan saat menghadiri sosialisasi pengawasan bersama penanganan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa di Provinsi Jambi, yang diselenggarakan BPH Migas di salah satu hotel di Jambi.
Wakapolda menyatakan sebelum dilakukan penegakan hukum, perlu dilakukan pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Polri.
“Peningkatan sumber daya itu penting, personil Polda Jambi juga memahami tugas pokok dan fungsinya saat melakukan penegakan hukum di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi AKBP Kuswahyudi Tresnadi menjelaskan, sosialisasi ini mengangkat tema “Terwujudnya sinergitas instansi dalam rangka pengamanan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa untuk menunjang pembangunan nasional.
Kegiatan sosialisasi itu merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 02/MOU/KABPH/2018 dan Nomor B/58/IX/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Rangka Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. ant
