JAKARTA, AP – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan enam proyek tol yang menjadi bagian rencana Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masuk fase persiapan lelang pada tahun 2021.
“Untuk persiapan lelang nanti terkait dengan proyek Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Tol Demak-Tuban, Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat, Tol Jember-Lumajang, Tol Tulungagung-Kepanjen, dan Tol Jember-Situbondo,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Eko Djoeli Heripoerwanto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (14/9).
Menurut Eko, keenam tol yang ditargetkan masuk fase persiapan lelang tersebut merupakan bagian dari Rencana KPBU pada tahun anggaran 2021 di sektor jalan dan jembatan. Adapun proyek non-jalan tol lainnya yang juga ditargetkan masuk fase persiapan lelang pada tahun depan adalah proyek Jembatan Batam-Bintan.
Dalam paparannya, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan tersebut menyebut Rencana KPBU untuk sektor sumber daya air pada tahun 2021, antara lain proyek Bendungan Merangin, Jambi yang ditargetkan masuk fase lelang.
Selain itu proyek Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAB) Sidan di Bali juga ditargetkan oleh Kementerian PUPR masuk fase lelang pada tahun depan. Sedangkan tiga proyek sumber daya air lainnya yakni SPAB Karian Barat dan Bendungan Pasir Kopo di Banten, serta Bendungan Matenggeng di Jawa Tengah ditargetkan masuk fase kajian prastudi kelayakan/final business case (FBC) dan lelang pada tahun depan.
Untuk Rencana KPBU tahun 2021 di sektor permukiman, Kementerian PUPR menargetkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Djuanda di Jawa Barat masuk tahap konstruksi pada tahun depan.
Adapun proyek SPAM Regional Sarbagikung di Bali ditargetkan masuk fase lelang dan proyek SPAM Kota Pekanbaru di Riau masuk tahap Permohonan Pengajuan Proposal atau Request For Proposal (RFP) pada tahun 2021.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Burhanuddin Mahir mengaku tidak mengetahui pasti adanya rencana pembangunan megaproyek triliunan rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) di kawasan Merangin.
“Saya rasa itu (akan) menjadi prestasi luar biasa dengan membuat bendungan di daerah,” katanya.
Hanya saja dia tak dapat merincikan secara detail soal pembangunan itu, karena menurutnya hingga saat ini tak ada koordinasi dari pihak Pemkab Merangin maupun Anggota DPR RI dari Komisi V.
“Jika itu benar, tentu akan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun DPRD di Provinsi Jambi. Kita melihat kewenanganlah, itu kewenangan siapa?nanti kalau ada kewenangan di DPRD Provinsi Jambi pasti kami akan proaktif, karena anggarannya ini sangat besar,” katanya.
Sementara itu penelusuran Aksipost dalam alamat website SimpulKPBU milik kementerian PURR memastikan adanya mega proyek tersebut. Bahkan, megaproyek ini sudah menyeruak ke permukaan. Dalam Deskripsinya, bendungan Merangin terletak di daerah Sungai Batanghari yang melintasi Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Desa Simpang Parit, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.
Bendungan Merangin berfungsi bendungan multiguna yang berpotensi untuk sumber daya air baku (PDAM) sekitar 500 liter/detik, pasokan air irigasi untuk lahan pertanian seluas 12.000 ha, pengendali banjir sebesar 200 m3/detik dan potensi listrik 107,45 MW dan sebagai pariwisata. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama adalah PUPR dan PLN dengan masa konsesi selama 30 tahun. Menelan biaya konstruksi Rp2.89 Triliun dan Biaya Investasi Rp4.1 Triliun.
Dibalik itu, pembangunan ini menimbul kecurigaaan masyarakat. Pembangunan diduga punya kepentingan politik yang kini jadi perbincangan hangat oleh masyarakat. Bila rencana itu terwujud, maka dipastikan menjadi satu-satunya proyek paling mahal di Provinsi Jambi. (Red)
