Bangko, AP – Diam-diam ternyata Bimbingan Tehknis (Bimtek) ratusan kades dalam Kabupaten Merangin menuju Gedung Revolusi Mental Subang, Bandung, beberapa waktu lalu sudah menjadi catatan tersendiri bagi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangko, Haryono, SH, MH.
Ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini, orang nomor satu di tubuh Adhyaksa Bangko ini tidak menapik jika saat ini pihaknya tengah mencoba mendalami kemungkinan-kemungkinan adanya ketidakberesan pada Bimtek kades, yang menghabiskan dana negara miliran rupiah itu.
“Saat ini kita tidak bisa terlalu banyak bicara di sini, yang jelas terkait perjalanan bimtek kades di Merangin ini tengah kita pelajari, terutama terkait Juknis dan Juklaknya. Dan kemungkinan akan ada celah di sana, terkait perjalanan bimtek kades tersebut,” tegas Kajari Bangko, Haryono, SH. MH.
Sejauh ini, pihaknya memang belum bisa masuk terlalu jauh akan aktivitas bimtek kades tersebut, karena memang Dana Desa (DD) masih berjalan.
“Meski demikian, tetap akan menjadi perhatian kita, ditambah lagi adanya berbagai isu tak beres yang hadir di berbagai media, dan jika ditambah adanya pengaduan dari masyarakat atau organisasi tertentu, maka akan semakin membuka peluang dugaan tak beres pada kasus tersebut, kita telisik lebih jauh hingga berujung hukum,” bebernya.
Lalu bagaimana dengan adanya dugaan pengarahan satu pintu pada mekanisme pembelian tiket dalam perjalanan bimtek kades tersebut? Menangapi hal tersebut, Kajari Bangko pun mengaku tengah mempelajari sistem admintrasi yang benar terkait persoalan tersebut.
“Kita telaah dulu, hingga ada celah yang kita dapat, di mana letak kesalahanya,” tandasnya.
Seperti pemberitaan sebelumnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Merangin, di bawah bendera kepemimpinan Marzuki Yahya, menyangkal keras jika adanya pengkondisian pembelian tiket pesawat pada bimtek kades tersebut.
“Tidak ada pengkondisian soal itu, itu kan diserahkan terhadap forum kades untuk memusyawarahkan tempat penggunaan jasa tour dan travel. Jadi kita tidak tahu mana yang mereka ambil untuk jasa tour dan travelnya,” sangkalnya, sembari mengatakan jika semua aktivitas sudah berjalan sesuai ketentuan.
Menariknya, Harmaini, Ketua Forum Kades Merangin, saat dibincangi Aksi Post, justru memberikan peryataan berbeda dari apa yang disampaikan Marzuki Yahya. Dalam kesempatan yang berbeda Harmaini menyangkal keras jika ada pengkondisian dari pihaknya, atau kesepakatan bersama dengan para kades terkait menentukan jasa tour dan travel yang akan ditunjuk untuk perjalanan bimtek para kades.
“Tidak ada itu, itu tergerak dari perbincangan para kades saja. Jika pun itu faktanya, para kades membeli tiket di hanya salah satu jasa perjalanan, bisa jadi itu hanya kebetulan saja,” timpalnya.
Sementara itu, hasil penelusuran Aksi Post dari beberapa kades yang sempat dikonfirmasi mengatakan, jika bimtek kades yang menelan dana miliran rupiah tersebut hampir semua kades yang mengikuti bimtek tersebut menggunakan jasa perjalanan tour yang sama. nzr
