Jambi, AP – Program penghapusan denda Pajak (pemutihan) Kendaraan Bermotor (PKB) dan bagi wajib pajak di Provinsi Jambi yang menunggak hingga lima tahun dan pemutihan Bea Balik Nama (BBN) dibatalkan.
Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Jambi Kailani mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan pembatalan pemutihan ini. Salah satunya adalah data base yang dimiliki Dispenda tidak sesuai dengan data base yang dimiliki pihak kepolisian.
“Kita harus sesuaikan dulu data base yang kita punya dengan yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Selama belum sinkron, maka pemutihan tidak bisa dilaksanakan,” katanya.
Kemudian, persoalan kedua adalah masalah rasionalisasi anggaran yang terjadi di Provinsi Jambi. Di mana rasionalisasi anggaran tersebut juga berpengaruh terhadap biaya sosialisasi dan biaya operasional di Dispenda dan Samsat.
“Karena rasionalisasi biaya operasional dan sosialisasi, pemutihan juga belum bisa dilaksanakan. Dipastikan tahun ini batal,” ucapnya, Ditanya apakah bisa dilaksanakan tahun 2017, Kailani belum juga bisa memastikan. Dia menyatakan jika data base selesai disesuaikan dengan yang dimiliki oleh pihak kepolisian, pemutihan bisa saja diprogramkan kembali.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola tak berkomentar banyak mengenai batalnya pemutihan PKB dan BBN ini. Dia mengatakan jika dibatalkan, itu sudan berdasarkan kajian.
Zola mengatakan pembatalan karena ada ketentuan yang tak membolehkan pemutihan, atau dikhawatirkan akan jadi temuan.
Program unggulan Dispenda Provinsi Jambi ini rencananya untuk meningkatkan PAD dan pelayanan terhadap wajib pajak di provinsi itu.
Dijadwalkan pemutihan berlangsung dari 1 November hingga 31 Desember 2016 ini. Pemutihan denda pajak diberikan terhadap wajib pajak yang menunggak hingga lima tahun. Yang diputihkan hanya denda pajak saja, sementara untuk pajak pokok tetap harus dibayarkan karena merupakan kewajiban. ant
