Jambi – Staf Khusus Menteri Pertanian RI, Bidang Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Prof. Ir. Muhammad Arsyad, SP., M.Si., Ph.D., berkata, sebagai upaya peningkatan produksi, selain perluasan areal pertanaman (PAT), hal yang perlu prioritas pemerintah daerah adalah ketersediaan benih unggul, akses petani terhadap pupuk dan Pemenuhan Alsintan (Alat dan Mesin Pertanian).
Kemudian di wilayah tertentu, juga saluran irigasi atau ketersediaan air menjadi sangat urgen. Karena itu salah satu fokus kementerian pertanian adalah program pompanisasi di wilayah provinsi prioritas, sehingga air tetap tersedia untuk mendukung penanaman.
“Kalau semua komponen ini dapat disiapkan (peningkatan level mekanisasi pertanian), maka itu akan membantu petani dalam meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari 1 kali menjadi 2 kali, atau dari 2 kali menjadi 3 kali,” katanya kepada AKSIPOST.
Dengan begitu, ia optimis peningkatan produksi bisa signifikan. Aspek lainnya, tentu perlu dibarengi dengan instrument kebijakan harga gabah/beras yang menguntungkan bagi petani terutama di saat panen raya tiba. Jadi kerjasama dan atau peran Bulog juga sangat penting untuk penyerapan gabah/beras petani, sehingga harga diharapkan bisa stabil.
“Multiplier effectnya jika harga bagus dan menguntungkan, maka akan menjadi magnet bagi petani milenial dalam berusaha di sektor pertanian. Ini sebagai salah satu cara untuk menarik minat milenial menjadi petani. Artinya mmbantu mengatasi persoalan tenaga kerja di sektor pertanian,” ucapnya.
Hal lain adalah perlu revitalisasi peran Penyuluh Pertanian di lokasi dalam membantu inovasi dan informasi teknologi pertanian, sehingga bisa segera sampai ke tingkat petani.
Omongan Prof. Arsyad tersebut sekaligus menanggapi pernyataan Tokoh Jambi Drs. H. Usman Ermulan.,MM yang meminta pemerintah di Jambi segera mencarikan solusi nyata atas persoalan dialami masyarakat Desa Senaung dan Penyegat Olak.
“Masyarakat di sana untuk menanam padi kesulitan karena sawah padi mereka masih banjir, tidak adanya saluran pembuangan air yang sudah lama mengendap, sedangkan kondisi permukaan air Sungai Batanghari sudah lama mulai surut.” ujar Usman pada Minggu, 9 Juni 2024
Menurut kaca mata mantan Bupati yang sukses memimpin Tanjungjabung Barat selama dua periode itu, kondisi tersebut jelas berdampak pada penghasilan petani. Mereka tidak bisa bercocok tanam lagi bahkan masalah ini bukan hal baru.
“Saya mengimbau Pj Bupati Muarojambi (Raden Najmi) untuk segera mengambil langkah dengan mengabulkan permintaan masyarakat dan sekalian meninjau kondisi masyarakat yang selama ini belum pernah ditinjau sejak 6 bulan lalu,” ucapnya.
Sebelumnya, orang dekat Ketua Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Provinsi Jambi Mursyid Sonsang ini sepakat dengan pernyataan Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto agar lahan di kota Sungaipenuh dimanfaatkan sebagai lumbung ketahanan pangan. Lahan seluas 3.000 hektare juga tak bisa dimanfaatkan karena terendam air.
Dimana butuh anggaran Rp1 triliun untuk menormalisasi sungainya. 3.000 hektare itu jika dikelola dan 3 kali panen dalam setahun. Jika dihitung satu hektare menghasilkan sembilan ton maka berpotensi sebanyak 81.000 ton per tahun.
Usman berharap swasembada beras dapat dilakukan era pemerintahan Gubernur Jambi Al Haris. Dibangun infrastruktur di bidang pertanian dengan mendorong Al Haris mengejar anggaran pemerintah pusat.
“Membuat dan melancarkan penyaluran air dari daerah Sungai Penuh Kerinci ke daerah di bawahnya, Muara Emat-Sarko-Bungo dan seterusnya ke hilir Sungai Batanghari, ini perlu dipertimbangkan oleh
Pemda Provinsi Jambi. Sehingga tanah untuk sawah bisa dimanfaatkan memproduksi padi,” kata Usman.
Menurut mantan anggota DPR RI matang di Komisi Keuangan, Perbankan dan Perencanaan Nasional tiga periode itu, hal tersebut akan memacu peningkatan produksi pertanian beras sehingga Jambi bisa berhasil berswasembada. Usman juga mengungkapkan bila beras dapat memenuhi kebutuhan warga maka akan berdampak dalam penanganan inflasi menjadi terkendali.
Namun jika dibiarkan begitu saja, produksi beras dalam jangka panjang akan semakin buruk sekaligus semakin mempersulit petani menjaga usaha pertanian mereka.
“Tidak semuanya tergantung dari dana APBD. Banyak program dari kementerian, banyak sekali itu, tinggal lagi kepiawaian anda selaku gubernur,” ucap kawan lama Anggota BPK RI Ahmadi Noor Sufit tersebut. (den)
