EKONOM Usman Ermulan mendorong seluruh Pemerintah Daerah menaati perintah Presiden Prabowo Subianto agar segera menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil energi berbasis sawit dengan tujuan memperkuat cadangan energi nasional.
Langkah ini pascapenutupan Selat Hormuz, salah satu jalur distribusi BBM dunia, akibat perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel.
B50 adalah bahan bakar campuran biodiesel yang terdiri dari 50% bahan bakar nabati (FAME dari minyak kelapa sawit) dan 50% solar fosil, yang direncanakan diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia pada 1 Juli 2026 untuk memperkuat kemandirian energi dan mengurangi impor BBM.
Usman bilang, situasi penutupan Selat Hormuz telah mengganggu pasokan BBM impor dan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan di Indonesia. Serta memberikan beban berat bagi masyarakat dan berbagai sektor ekonomi Indonesia, mulai dari transportasi, industri manufaktur, hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Seperti diketahui, Indonesia mengimpor minyak sekitar 1 juta barel per hari, sehingga kenaikan harga minyak dunia langsung membebani APBN dengan potensi pembengkakan subsidi energi.
“Kita kaya sawit, di tengah kondisi tersebut mengapa kita harus paksa membeli energi BBM jika kita bisa memproduksi sendiri,” tegas Usman.
Sebagai mantan anggota DPR RI tiga periode malang melintang di komisi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan nasional, Usman ungkap pemanfaatan sawit dapat mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar.
“Pengembangan energi berbasis sawit tak hanya berdampak pada keamanan energi nasional, tapi dapat meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit lokal. Sehingga manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor sawit dapat dirasakan secara lebih luas oleh berbagai pihak,” jelas Usman.
Omongan Usman bukan berarti tanpa alasan. Di mana luas lahan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2024-2025 tercatat mencapai sekitar 16,01 hingga 17,3 juta hektare dengan total produksi minyak sawit setiap tahunnya sebanyak 50 juta ton. Menjadikannya produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Sebagian besar perkebunan tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan sebagai penyumbang utama.
“Artinya, kelapa sawit tulang punggung ekonomi bagi jutaan masyarakat di Indonesia,” kata Usman.
Usman menyebut bahwa pada level masyarakat paling bawah, perkebunan sawit menjadi sumber pendapatan bagi petani sawit maupun karyawan perusahaan perkebunan. Tak sampai itu, perkebunan sawit juga mampu menggerakkan sektor ekonomi yang lebih besar di level daerah. Pada level nasional, perkebunan sawit dan industri pengolahannya berkontribusi sebesar USD27,76 miliar atau setara dengan Rp440 triliun.
Usman juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang memiliki potensi kelapa sawit untuk bekerja sama dengan pihak swasta dan perguruan tinggi dalam mengembangkan teknologi pengolahan energi berbasis sawit. Kolaborasi antar pihak adalah kunci dalam mewujudkannya.
Mantan Bupati Tanjung Jabung Barat Jambi dua periode ini menambahkan, termasuk Provinsi Jambi memiliki peran strategis dalam mendukung program mandatori biodiesel B50.
“Dengan luas lahan sawit lebih 1 jutaan hektar dan memproduksi CPO lebih dari 3 juta ton. Artinya, Jambi termasuk pemilik perkebunan sawit terluas di Sumatera. Hal ini menjadikan Jambi sebagai salah satu produsen bahan baku minyak sawit (CPO) utama untuk kebutuhan biodiesel nasional. Jambi sangat strategis untuk B50, tapi tergantung pemimpinnya juga?, tegas Usman Ermulan, Ketua IKAL Lemhannas RI Jambi.
(Deni)
