Jambi – Tokoh masyarakat Jambi, Usman Ermulan, menyampaikan apresiasi atas pernyataan dan tindakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, berupaya menyelamatkan pelayanan kesehatan masyarakat di RSUD Raden Mattaher.
Menurut Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas Jambi ini, langkah yang diambil adalah bentuk nyata keberpihakan kepada masyarakat Jambi.
“Saya sangat mendukung perjuangan wakil rakyat Ivan Wirata untuk kemanusiaan di Jambi,” kata Usman, kemarin, Jumat, (29/11/2025).
Dengan begitu, mantan anggota DPR RI tiga periode dengan pengalaman di komisi keuangan, perbankan, dan perencanaan nasional, berharap pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher dapat segera pulih dan memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Jambi.
“Langkah tersebut bukti nyata untuk melindungi kesehatan masyarakat,” kata Usman juga mantan Bupati Tanjungjabung Barat dua periode.
Usman kemudian berbagi pengalaman pribadinya saat beberapa hari di RSUD Raden Mattaher.
“Saya biasanya chek up di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta, tetapi kali ini saya terlambat ke Jakarta, akibatnya keliking kiri saya harus diamputasi, sudah tidak bisa tertolong lagi karena diabet tinggi,” kata Usman.
Sebelum itu, Usman selama dua hari di RSUD Raden Mattaher harus diobservasi tentang kesiapan.
“Tetapi menurut dokter saya harus istirahat karena saya harus istirahat makan obat pelancar darah, minggu depan saya masuk lagi. Keesokkan harinya baru dilakukan tindakan operasi berjalan lancar, diperkirakan hanya 30 menit,” ucap Usman.
Namun, pengalaman yang paling membekas bagi Usman adalah saat ia melihat langsung antrean panjang pasien dari kalangan kurang mampu yang menunggu operasi dan obat.
“Sampai saya waktu di RSUD, saya minta resep dokter untuk beli obat di apotek swasta. Karena seharusnya obat untuk saya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat yang tidak mampu, kecuali hanya cairan infus selama dirawat. 2 hari setelah tindakan saya pulang,” sebut Usman.
Selama di sana, Tuhan yang maha Esa tampak jelas menunjukkan kepada Usman tentang situasi RSUD Raden Mattaher tersebut.
“Saya menilai ketidakmampuan pengawasan pemerintah terhadap penyediaan obat-obatan. Saya sangat setuju dengan perjuangan Wakil Rakyat Provinsi Jambi saudara Ivan Wirata tentang pemotongan segala anggaran di Pemda Provinsi Jambi demi penyediaan obat untuk menyelamatkan nyawa rakyat yang lagi menderita daripada untuk keperluan lain-lain,” ucap Usman.
Usman mengatakan bahwa masalah obat-obatan adalah masalah mendesak yang tidak bisa ditunda.
“Kalau jalan berlobang masih bisa ditunda untuk ditutup, tapi kalau obat yang terlambat, maka nyawa manusia yang melayang,” kata Usman.
Usman lantas memberi kritik terhadap kinerja Gubernur Jambi Al Haris yang dipilih langsung oleh rakyat.
“Tolong pikirkan wahai yang mengaku Pemimpin Jambi. Ini sekaligus sebagai koreksi kinerja pemerintah yang dipilih rakyat selama ini. Wakil rakyat tolong awasi kinerja pemerintah tentang keselamatan nyawa manusia yg membutuhkan pertolongan medis,” ujar Usman.
“Hal ini juga akan saya laporkan kepada teman saya Inspektur Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI untuk dilaporkan kepada Menyeri Kesehatan RI tentang situasi RSU Raden Mattaher Jambi demi nyawa manusia yang membutuhkan pertolongan,” lanjut Usman.
Sebelumnya, Ivan Wirata menegaskan bahwa Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi telah memfinalisasi pembayaran sebesar Rp35 miliar sebagai angsuran dari total utang RSUD Raden Mattaher yang mencapai Rp85 miliar.
Pembayaran diharap dapat segera mengatasi masalah kekurangan obat dan gangguan pelayanan yang terjadi di rumah sakit tersebut.
Ivan Wirata menekankan kondisi rumah sakit yang memprihatinkan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Obat tidak ada, pelayanan terganggu, dan masyarakat yang jadi korban. Rujukan tidak boleh ditolak, pasien tidak boleh ditolak. Karena itu, ini harus segera diselesaikan,” tegas Ivan Wirata.
Dalam upaya menyelamatkan pelayanan kesehatan, seluruh fraksi di DPRD Jambi sepakat untuk menggeser anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama dua bulan sebesar Rp66 miliar dengan sistem tunda bayar. Ivan Wirata menjelaskan kebijakan ini diambil tanpa melakukan pemotongan atau penghapusan hak ASN, berbeda dengan kebijakan yang diambil di Provinsi Riau.
“Di Riau, TPP dipotong 30 persen. Di Jambi tidak ada pemotongan. Kita hanya menunda bayar, bukan menghilangkan hak ASN. Ini kebijakan pro rakyat—kesehatan masyarakat harus lebih dulu ditolong,” jelasnya.
Ivan Wirata kembali menegaskan gangguan pelayanan di RSUD Raden Mattaher akan berdampak paling besar pada masyarakat kecil yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan tersebut.
“Ini bukan soal kepentingan pribadi atau kelompok. Ini soal rakyat. Ketika RSUD lumpuh, yang paling susah itu masyarakat kecil yang datang dalam kondisi butuh pertolongan. Maka, keputusan ini harus berpihak pada mereka,” tegasnya.
