Muarasabak, AP – Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Abdul Rasyid, menghimbau kepada seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang masih aktif, dalam menjalankan fungsinya di Kabupaten Tanjabtim agar segera mengurus Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Selasa (22/11) kemarin.
Abdul Rasyid mengatakan, setiap lembaga maupun ormas yang masih ada penting memiliki SKT sebagai bukti keabsahan lembaga atau organisasi tersebut. Untuk itu ia berharap agar mereka (Lembaga dan Ormas, red) kembali memperbaharui data kelengkapannya ke Kantor Kesbangpollinmas Tanjabtim.
Hal tersebut dikatakannya, sesuai amanah Undang-undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 17 Tahun 2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pasal 16 ayat (1) dan (2), meliputi Akta Pendirian dari notaris yang memuat ADRT, Program Kerja, Susunan Kepengurusan, Surat Keterangan Domisili Sekretariat, NPWP atas nama Ormas, surat pernyataan tidak sengketa kepengurusan, serta pernyataan sanggup melaporkan kegiatan.
“Setiap organisasi harus ada ADRT, jika tidak ada berarti dianggap tidak aktif,” ungkapnya.
Abdul Rasyid juga mengatakan, suatu organisasi maupun lembaga harus terdaftar pada Kesbangpollinmas agar dinyatakan legal oleh pemerintah. Termasuk menyampaikan laporan kegiatannya kepada Kesbangpollinmas. Jika tidak ada kegiatan berarti dianggap tidak aktif dan SKT bisa dicabut.
“Hendaknya ormas atau LSM harus ada laporan pertanggungjawaban setiap tahun kepada Kesbangpol, agar kami (kesbangpollinmas, red) mengetahui kegiatan-kegiatan ormas atau LSM,” ulasnya.
Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menghindari dan mengantisipasi hal-hal yang dapat mengarah kepada ketidak nyamanan bagi masyarakat maupun instansi pemerintah daerah, apabila ada lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang tidak terdaftar dan melakukan hal-hal yang merugikan.
Dijelaskannya, tugas dan fungsi pokok Badan Kesbangpollinmas meliputi yakni melakukan penggalangan-penggalangan kepada instansi, terkait komponen dan elemen masyarakat. “Termasuk membentuk, membina, memfasilitasi pendaftaran partai politik, ormas, LSM, forum-forum organisasi dan lembaga lainnya,” pungkasnya. fni
