JAMBI – Pengamat ekonomi Jambi, Usman Ermulan, menilai kebijakan uji coba ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) melalui pelabuhan di Provinsi Jambi berpotensi memberikan dampak positif bagi petani sawit dan perekonomian daerah.
Menurut Usman, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Jambi. Dari total luas perkebunan sawit yang diperkirakan mencapai sekitar 1,3 juta hektare, sekitar 600 ribu hektare dikelola perusahaan swasta nasional, sementara sisanya merupakan perkebunan rakyat.
“Jika setiap hektare rata-rata melibatkan satu petani, maka ada sekitar 1,3 juta petani yang terlibat langsung dalam sektor sawit di Jambi. Angka ini belum termasuk anggota keluarga yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut,” ujar Usman, Sabtu (30/5/2026).
Ia menjelaskan, selama ini penentuan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Jambi mengacu pada harga pembelian CPO oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor melalui Pelabuhan Dumai, Provinsi Riau. Padahal, CPO tersebut berasal dari ratusan pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Jambi.
Usman memperkirakan terdapat hampir 180 PKS yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Selain menghasilkan CPO, sejumlah pabrik juga memproduksi produk turunan seperti POME oil yang memiliki nilai ekonomi tersendiri.
Menurutnya, salah satu persoalan utama yang selama ini dihadapi adalah tingginya biaya logistik pengiriman CPO dari Jambi menuju Dumai. Biaya transportasi dari kawasan Talang Duku ke Dumai diperkirakan mencapai sekitar Rp400 per kilogram.
Sebaliknya, apabila ekspor dilakukan melalui pelabuhan di wilayah Jambi, seperti kawasan Muara Sabak atau Teluk Majelis, biaya angkut diperkirakan dapat ditekan hingga sekitar Rp100 per kilogram.
“Artinya ada potensi efisiensi sekitar Rp300 per kilogram. Jika mekanisme ini berjalan baik, manfaat ekonominya dapat dirasakan petani sawit maupun pelaku usaha di Jambi,” katanya.
Selain memberikan peluang peningkatan pendapatan petani, kebijakan ekspor langsung dari Jambi juga dinilai dapat membuka lapangan kerja baru, baik di sektor logistik, pelabuhan, maupun industri pendukung lainnya.
Usman mencontohkan, pola ekspor langsung dari Jambi sebenarnya telah diterapkan pada komoditas batu bara. Saat ini, batu bara dari Jambi dapat diangkut menggunakan ponton berkapasitas lebih dari 8.000 ton untuk tujuan ekspor ke sejumlah negara, termasuk China dan India.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kebijakan ekspor CPO melalui Jambi yang saat ini masih dalam tahap uji coba perlu terus dipantau agar tidak menimbulkan gejolak harga di tingkat petani.
“Sampai Agustus 2026 masih tahap uji coba. Petani tidak perlu terlalu khawatir. Jika kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak harga TBS, kemungkinan akan terus dilanjutkan. Namun jika muncul dampak yang merugikan petani, tentu pemerintah pusat akan melakukan evaluasi dan menyiapkan kebijakan lain,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan tersebut, termasuk memperjuangkan kepentingan petani sawit dan masyarakat Jambi agar memperoleh manfaat maksimal dari potensi ekspor CPO langsung melalui pelabuhan daerah.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah daerah hadir untuk melindungi petani dan memastikan nilai tambah dari komoditas sawit bisa lebih banyak dinikmati masyarakat Jambi,” pungkasnya. **
