Dewan tak Pernah Bahas dan Sahkan Anggaran Rp 1, 7 Milyar
Kerinci, AP – Kegiatan Study Banding 285 Kepala Desa (Kades) di kabupaten Kerinci, dapat sorotan dan kritikan dari anggota dewan dan pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci, lantaran kegiatan itu, dinilai Mubazir sebab sengaja menghambur hamburkan uang rakyat Rp 1,7 Milyar.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 4 hari ini, diperkirakan menelai biaya Rp 1,7 Milyar dari Anggaran Dana Desa (ADD). Berdasarkan data yang diterima media ini menyebutkan untuk satu orang Kades yang ikut serta dalam study banding ini menerima anggaran Rp. 6,1 juta.
Selain itu, kegiatan Study Banding, dilaksanakan akhir tahun 2016, saat banyaknya kegiatan pembangunan di desa-desa. Meskipun realisasi kegiatan pembangunan belum mencapai 50 persen. Selain itu, dewan sebut untuk kegiatan ini, tidak melalui pengesahan dewan. Sehingga, dewan menilai kebijakan tersebut dianggap terlalu monoton dan memaksakan diri.
Ketua Komisi II DPRD Kerinci, Yuldi Herman, politisi PAN, mengaku kecewa akan adanya kebijakan Study Banding ini. “Kami tidak melarang Study Tour, tapi sesuaikan jadwalnya, jangan akhir tahun, sementara kegiatan belum selesai seratus persen,” kritik Yuldi Herman.
Selain itu, dia juga menyayangkan Pemerintah Desa, yang mengizinkan Study Banding ini. “Kami tidak pernah mengesahlan anggaran Study Banding Kades, kalau dana ADD yang digunakan apa tidak lebih baik dimanfaatkan untuk pelaksanaan program lain,” terangnya.
Sementara itu, Kepala DPPKAD Kerinci, Jarizal, menilai Study Banding kepala desa ini, tidak tepat waktu. Kalimat yang dilontarkannya, bukan tanpa alasan, karena penggunaan dan realisasi dana desa belum mencapai 50 persen, sementara waktu hanya 1,5 bulan.
“Saat ini baru akan memasuki tahap dua, sebagian dari desa sudah mengajukannya, tapi belum pencairan,” sebut Jarizal.
Wakil ketua Forum Kades Kerinci, Jonson, mengaku kegiatan Study Banding Kades ke Yogayakarta, sudah disetujui Pemdes dan Bupati Kerinci. Untuk keberangkatannya Para Kades dibagi dua gelombang keberangkatan, pertama ke Yogyakarta dan gelombang selanjutnya belum ditetapkan.
“Gelombang pertama 151 kades, untuk anggarannya yakni menggunakan SPPD dari ADD masing-masing. Seperti biaya transportasi, sewa hotel dan uang saku sebesar Rp. 6,1 juta,” sebut dia.
Berkaitan dengan kegiatan ini, Kepala BPMPPPD dan KB Kerinci, Adli, kepada wartawan menyebutkan, pihaknya hanya sebagai Fasilitator. Penuturan dia, Tujuan kegiatan ini, agar Kades bisa melihat perkembangan industri rumah tangga dan sistem pemberdayan masyarakat dan perkembangan BUMDes di Yogyakarta.
“kita berharap, hasilnya bisa diterapkan disini, selain itu, supaya ada motivasi Kades untuk berusaha meningkatkan PAD desanya dan tidak tergantung pada anggaran pemerintah saja”, harapannya. hen
