Kualatungkal, AP – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Faizal Riza, ST. MT, merasa heran masih tingginya angka kemiskinan di daerah ini. Hal ini setelah DPRD menerima laporan yang seharusnya mengalami penurunan, bukan sebaliknya.
Tingginya angka kemiskinan, DPRD akan mempelajari data tersebut dengan menggelar hearing dengan pihak Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan keterangan pihak Bapeda Tanjabbar yang disampaikan dalam forum CSR beberapa waktu lalu, jumlah penduduk miskin di Tanjabbar berkisar 30 ribuan atau sekitar 10 persen dari jumlah penduduk Tanjabbar.
“Dari data ini, kita akan klarifikasi dengan data BPS. Apakah data yang digunakan pemerintah dengan data yang digunakan BPS sama,” tegas Politisi Partai Gerindra ini.
Jika memang terjadi peningkatan, ini merupakan sesuatu kekwatiran dan sekaligus lampu merah buat pemerintah daerah. “Karena, jika angka kemiskinan bertambah, itu berarti kesempatan berkerja dan berkehidupan layak itu, semakin berkurang,” tukasnya.
Semetara itu, dari data yang dihimpun dari BPS Tanjabbar, angka kemiskinan pada 2013 lalu mencapai 35.680 jiwa atau 11,61 persen dari 304.899 jumlah penduduk, sementara pada 2014 meningkat menjadi 11,64 persen. Hal ini menempatkan Tanjabbar sebagai kabupaten termiskin kedua di Provinsi Jambi.
Dari 11 Kabupaten/Kota yang tersebar di Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjab Barat berada diperingkat kedua termiskin setelah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Prediksi itu, berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2014, tercatat 304.899 jumlah penduduk, laki-laki 158.021 jiwa dan perempuan sebanyak 146.878 jiwa.
Jika dipersentasekan sekitar 11,64 persen atau 35.680 jiwa dari jumlah penduduknya terdata masih dalam kategori miskin.
Penduduk miskin itu dibagi dua kategori. Seperti di warga miskin di wilayah Ulu, yang merupakan warga pendatang. Mereka membuka lahan perkebunan sawit. Sehingga karena baru buka kebun, ekonomi lemah, bisa dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Sedangkan untuk Wilayah Ilir, indikator kemiskinan dilihat dari fasilitas perumahan, kesehatan, sanitasi dan tingkat Pendidikan, serta dilihat dari jumlah biaya kehidupan penduduk, di semua sektor, mulai sandang dan pangan. mg
