Jambi – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jambi menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Bank 9 Jambi dalam Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi atas LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2025, Senin (6/4/2026).
Juru bicara Fraksi PKB, Efran menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden serangan siber yang baru-baru ini melumpuhkan sistem Bank 9 Jambi.
Menurut PKB, kejadian ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan ancaman serius terhadap kredibilitas perbankan daerah. Fraksi PKB menegaskan bahwa serangan siber tersebut telah menimbulkan kekhawatiran meluas di tengah masyarakat.
Sebagai salah satu ujung tombak pelayanan keuangan di Provinsi Jambi, kerentanan sistem keamanan Bank 9 Jambi dinilai telah menurunkan kepercayaan publik secara signifikan.
”Kami menekankan pentingnya langkah-langkah konkret untuk segera mengembalikan kepercayaan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sistem keamanan siber, transparansi informasi terkait penanganan insiden, dan komunikasi yang jelas dengan nasabah,” tegasnya.
Tak hanya menyoroti aspek teknis, Fraksi PKB juga menuntut akuntabilitas dari jajaran manajemen tertinggi bank plat merah tersebut. Mereka mendesak Gubernur Jambi selaku pemegang saham untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Direksi dan Komisaris Bank 9 Jambi.
Apapun poin-poin tuntutan Fraksi PKB meliputi:
Evaluasi Kinerja: Peninjauan ulang terhadap kompetensi Direksi dan Komisaris dalam memitigasi risiko.
Fungsi Pengawasan: Penegasan keterlibatan legislatif (DPRD) dalam memantau langkah-langkah perbaikan secara ketat.
Tata Kelola Risiko: Memastikan pengelolaan risiko berjalan profesional demi menjaga stabilitas dan kredibilitas bank daerah.
Fraksi PKB berharap pemerintah daerah tidak menganggap remeh insiden ini, mengingat peran vital Bank 9 Jambi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di seluruh pelosok Provinsi Jambi. **
