Kualatungkal, AP – Meski telah dianggarkan dana ratusan juta rupiah dari dana APBD untuk cetak soal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) masih saja kurang. Ini terbukti pada saat pelaksanaan UASBN, Sekolah Dasar (SD) di 13 kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) mengeluh atas kekurangan lembaran soal UASBN.
Dari data yang dihimpun, untuk alokasi pembuatan soal UASBN Tahun ajaran 2017 pemerintah kabupaten telah mengalokasikan anggaran kurang lebih sebesar Rp 108 Juta. Sayangnya dana sebesar itu tidak mampu mengakamodir pelaksanaan UASBN tingkat SD yang digelar pada (15/5) kemarin.
Selain itu disinyalir Dinas Pindidikan Tanjabbar tidak melaksanakan proses pembuatan soal UASBN berdasarkan standar dan prosedur yang ada, sebagai mana lazimnya aturan dalam melaksanakan proyek pengadaan dari sumber dana APBD.
Kuat dugaan soal dicetak tidak sesuai dengan jumlah peserta UASBN dan juga tidak dikelola oleh bidang yang biasa menangani soal ini. Pasalnya, kekurangan lembaran soal tidak hanya terjadi di satu sekolah saja, karena hampir ditiap kecamatan ditemukan sekolah mengeluh karena kekurangan lembaran soal UASBN.
Kecerobohan pihak dinas ini berdampak langsung kepada 6.153 siswa peserta UASBN SD Tanjab Barat. Para siswa nyaris gagal melaksanakan ujian nasional akibat kekurangan lembaran soal. Seharusnya, kekurangan soal dapat terdeteksi sejak awal oleh dinas, karena sebelum soal di distribusikan kesekolah, ada pos tertentu di dinas yang dapat meneliti dan mengetahui kelengkapan jumlah lembaran soal. Seperti bagian aset dinas, PPHP dan PPK dinas.
Selain tidak ada klarifikasi yang jelas terkait kekurangan lembaran soal, dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Tanjab Barat justru saling tuding, antara pejabat satu dan yang lainnya.
PPK Dinas PDK Tanjab Barat, Dessy Zuzzana mengaku tidak tau berapa besaran anggaran dari APBD untuk pengadaan lembaran soal UASBN, “saya tidak tau berapa jumlahnya, tanya aja langsung ke kabid dikdas, “katanya.
Demikian juga saat ditannya apakah PPK, PPHP dan bagian aset dinas melakukan kroscek lembaran yang di buat sebelum di distribusikan ke sekolah. Karena sesuai dengan prosedur, setiap pekerjaan atau kegiatan dinas yang menggunakan alokasi dana APBD harus di ketahui dan di priksa oleh pos yang ada di dinas. Yakni PPK, PPHP dan bagian aset, “Saya susah ngomongnya, “kilah Dessy sembari berlalu.
Sebelumnya diberitakan, puluhan sekolah (SD) di kabupaten Tanjab Barat terkendala dalam pelaksanaan UASBN hari pertama. Pasalnya, hampir di 13 kecamatan di kabupaten Tanjab Barat mengalami kekurangan lembaran soal UASBN. Tak tanggung dari 13 kecamatan ada beberapa sekolah yang tidak dapat lembaran soal ujian hingga satu ruangan kelas.
Sementara itu Plt kepala dinas PDK Tanjab Barat Martunis M Yusuf saat di komfirmasi membenarkan, “benar demikian dan sudah ada beberapa sekolah yang melaporkan hal itu, dan kita sedang mencari tau apakah kekurangan ini di sebabkan kesalahan data dari dinas, atau kesalahan pihak percetakan, “pungkasnya. mg
