Jambi, AP – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Agus Hariyanto mengatakan, penambahan kuota bagi siswa SMA negeri yang belum masuk melalui Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) harus mempertimbangkan tiga kreteria prioritas.
“Ini bukan PPDB gelombang kedua. PPDB sudah berakhir. Ini program pemenuhan kuota. Jadi, bagi sekolah yang belum penuh kuotanya, dipersilakan menambah siswa lagi, tapi jangan berlebihan,” katanya, Selasa (18/07).
Ia menegaskan pemenuhan kuota di SMAN akan diprioritaskan bagi siswa dengan tiga kriteria, pertama siswa tersebut merupakan anak guru di sekolah tersebut, kedua siswa yang akan masuk merupakan keluarga kurang mampu dan ketiga siswa tersebut tinggal di dekat lingkungan sekolah.
Agus mengatakan sesuai Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi melakukan program pemenuhan kuota di masing-masing SMA Negeri yang ada di Provinsi Jambi dalam beberapa hari ke depan.
Agus mengaku sudah mengintruksikan pihak sekolah agar mendata kembali siswa yang belum masuk di sekolahnya sesuai kriteria yang ditetapkan.
“Dalam beberapa hari ini pihak sekolah akan mendata calon siswa untuk di registrasi ulang. Sebab banyak anak yang tinggal di lingkungan sekolah belum tercover di PPDB ,” katanya.
Untuk menghindari permainan oleh pihak sekolah, Agus mengatakan sudah membentuk tim pengawas untuk turun melihat langsung proses penambahan kuota dimasing-masing SMA Negeri yang ada di Provinsi Jambi.
“Insya Allah, Rabu (19/7) besok sudah ada informasi kepada masyarakat. Pihak sekolah juga akan melakukan pengumuman,” kata Agus menambahkan.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan PPDB saat ini masih mengacu pada Permendikbud no 17 tahun 2017 dan Surat Edaran Mendikbud No 6 tahun 2017.
“‘Kan ada juga pihak yang bilang pokoknya harus masuk, ya, tidak bisa begitu. Karena semua ada aturannya. Kita tak boleh keluar dari aturan itu,” kata Zola. Dia mengatakan Pemprov Jambi tetap menfasilitasi anak-anak yang tinggal di lingkungan sekolah, yang berprestasi dan kurang mampu. Namun tetap harus mengikuti aturan yang sudah ada.
“Kalau masyarakat mau protes atau menyampaikan aspirasinya silakan sampaikan kepada kami. Tapi jangan sampai merugikan masyarakat luas. Kami akan menjelaskan bahwa kami bekerja sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Zola menyadari PPDB online tahun ini sudah pasti menimbulkan gejolak. Sebab ada 11 ribu lebih lulusan SMP di Kota Jambi. Namun daya tampung hanya empat ribuan di SMA/SMK Negeri di Kota Jambi.
Tapi menurutnya ada sekolah swasta sebagai alternatif jika siswa tersebut tak tertampung di sekolah negeri. Pihaknya pun mengimbau kepada orang tua yang mampu untuk bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
“Itu agar saudara kita yang kurang mampu memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah negeri, kata gubernur. ant
