Jambi, AP – Rencana Pemerintah Kota Jambi (Pemkot) merubah bangunan Tugu Monas/tugu jam menjadi Tugu Keris Siginjai yang berlokasi di Kota Baru, komplek perkantoran Walikota, menuai pro dan konta di kalangan masyarakat, hal ini membuat masyarakat Jambi berencana akan menggelar aksi penolakan pembangunan tersebut hari ini, Kamis (19/07) di lokasi.
Salah satunya tokoh masyarakat Provinsi Jambi, Drs. H. Usman Ermulan, MM yang sekaligus Mantan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) dan DPR RI, menyarankan kepada pihak Pemkot untuk mengkaji ulang.
Menurut Usman Ermulan, tugu monas itu tentu mempunyai sejarah bagi pemimpin terdahulu, begitupun disebutkanya pemerintah harus memikirkan ketersinggungan rakyat kota Jambi.
Dia menyebutkan, jika itu tetap dilakukan sama saja tidak menjaga karya pembangunan Pemimpin sebelumnya.
“Saya setuju tugu keris seginjai itu dibangun, karna keris itu mempunyai sejarah oleh masyarkat kita terdahulu,” ujarnya, Rabu (19/07) kemarin.
Disebutkanya, alangkah baiknya rencana pembangunan tugu keris siginjai itu dibangun ditempat lain, tanpa harus merubah tugu monas tersebut.
Artinya kata Usman, jika dibangun ditempat yang lain berarti sudah memperluas bangunan dan secara tidak langsung disebutkanya juga telah membuka peluang usaha bagi Warga Kota Jambi.
Pasalnya dengan dibangun ditempat lain tugu keris seginjai tersebut tentu akan menjadi destiwisata bagi warga kota Jambi.
“Silahkan bangun ditempat yang lain, mungkin barangkali bisa dibangun diperempat lampu merah pal sepuluh, itukan gerbangnya masuk ke kota Jambi, Itu bisa jadi icon kota Jambi,” jelasnya.
Pengamat Kebijakan Publik Jambi Nasroel Yasier juga angkat bicara terkait pembangunan Tugu Keris Siginjai tersebut, “Itu tidak masalah, karena tugu pembangunan keris siginjai di kota baru itu, tidak merubah cagar budaya Jambi yang tidak bisa diganggu gugat,” kata Nasroel Yasier.
Akan tetapi, kata Nasroel Yasier anggaran pembangunan tersebut, apakah memang sudah ada dari DPRD atau CSR? “Kan bisa saja itu bantuan tiap tiap perusahan swasta, dan pun memang kalau murni anggaran APBD, ya tanya ke DPRD kenapa di sahkan?” terang Nasroel Yasier.
Nasroel Yasier menjelaskan, digantinya tugu monas menjadi tugu keris siginjai. Inti dan tujuannya untuk memperindah wajah kota untuk masyarakat. “Pada khususnya Kota Jambi dan Provinsi Jambi pada umumnya,” jelas Nasrul Yasir.
Sementara Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Pemuda Indonesia (IPI) Jambi Amrizal Ali Munir, mengatakan seharusnya pembangunan itu, terlebih dahulu harus dikaji di beberapa sisi manfaat, untuk masyarakat. “Dengan kondisi keuangan sekarang alangkah baiknya dana tersebut dibangun ruang kelas baru (rkb) untuk menampung siswa sekolah dari pada bangun tugu keris,” kata Amrizal.
Lalu apakah itu menjadi proritas utama? Karena menurutnya, masih banyak yang perlu diprioritaskan daripada membangun tugu keris siginjai.
Amrizal menilai, saat ini antara pemkot dan DPRD Kota Jambi sama-sama tak memiliki sensitifitas terhadap kondisi masyarakat yang sebenarnya apabila anggaran tersebut disahkan. “Tak menutup kemungkinan, ini adalah kepentingan sesaat untuk menciptakan icon pada saat berkuasa. Membangun bukan untuk kepentingan masyarakat, bukan atas kebutuhan masyarakat,” terang Amrizal.
Padahal banyak kebutuhan masyarakat yang harus dibutuhkan. Contohnya terang Amrizal, mungkin dari ketersediaan air bersih, sarana dan prasana pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Apalagi masalah angka pengangguran yang ada di kota Jambi ini lebih utama yang harus diselesaikan Pemkot,” pungkas Amrizal.
Lain halnya Pengamat pemerintahan dan politik Muhammad Farisi mengatakan setiap pembangunan selalu ada perencanaan, dalam perencanaan selalu ada kajian dan pembahasan matang.
Seperti diketahui pembangunan awalnya dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan dan dibahas di DPRD Kota dan lalu diputuskan dalam anggaran.
” Jadi kalau sudah ada pembangunan maka sudah ada perencanaan di DPRD, nah DPRD sebagai perwakilan rakyat sudah menyetujui hal ini,” kata dosen fisipol Unja ini.
Dia mengatakan kalau ada penolakan, pertanyaannya penolakan ini dari mana?, Bukankah itu sudah dibahas oleh wakil rakyat.
Farisi melanjutkan dalam pembangunan juga ada kajian baik dari segi lingkungan dan sejarah. Jika terkait sejarah, maka ada pendapat ahli lembaga adat dan sejarah juga ahli lainnya.
Di khawatir kan ini adalah penilaian subyektif dari masyarakat saja, sehingga akan berdampak pada penilaian politis.
Menanggapi Pro-Kotra Pembangunan Tugu tersebut, Gubernur Jambi H. Zumi Zola Zulkifli mengatakan apapun jenis pembangunannya selagi untuk kepentingan rakyat tidak masalah.
“Apapun pembangunan dalam segala sektor, Infrastuktur, Pendidikan dan Budaya tentu kita dukung,” kata Zola.
Selain itu, Gubernur menyarankan, alangkah baiknya harus melalui kajian dan pertimbangan termasuk pemerhati budaya. “Itu tidak boleh diremehkan, harus dianggap penting. Sebaiknya, apa pun masalahnya, harus duduk bersama. Jika dianggap positif harus menjadi pertimbangan, agar diketahui solusinya bersama,” kata Zola. tim
