Jambi, AP – Pasca dilantiknya seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah pada dinas Provinsi Jambi, beberapa waktu lalu. Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli diminta harus menjadi komandan tempur dalam mengerjakan seluruh pekerjaannya dalam tahun ini. Salah satunya, dalam penyerapan anggaran untuk menuju programnya yakni Jambi Tuntas.
“Zola harus cepat mengambil alih tongkat komando untuk mengejar yang ketinggalan. Zola harus aktif menanyakan ke setiap OPD mengenai perkembangan program anak buahnnya. Kalau lah penyerapan sampai Desember ini mencapai 60 persen, kita kasih acungan jempol,” ujar Pengamat Kebijakan publik, H Nasroel Yaser, Rabu malam (16/08).
Sampai dengan bulan Agustus ini, kata Nasroel, penyerapan anggaran baru mencapai 20 persen. “Harusnya sudah 60 persen penyerapan anggaran di bulan ini bukan 20 persen,” kata Dia. Menurutnya, ada sejumlah hal yang membuat penyerapan anggaran rendah. Salah satu yang paling mencolok adalah ketakutan para aparatur pemerintahan di diseret ke wilayah pidana saat melaksanakan suatu kebijakan. Jika dalam tahun ini penyerapan anggaran tak mencapai 100 persen, pemerintah provinsi dinilai kurang mampu dalam penyerapan anggaran. Artinya, program Jambi Tuntas tak bisa tercapai.
“Secara moral, ini juga berdampak terhadap anggaran bantuan dari pusat untuk pembangunan di Jambi. Yang jelas pembangunan kerakyatan dan kesejahteraan rakyat terbengkalai. Perekonomi di Jambi jadi mandek,” katanya. Padahal, sambung Nasroel, Presiden Joko Widodo telah meminta agar alokasi belanja di setiap anggaran APBN, APBD, dan BUMN bisa dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi yang baik ditopang oleh banyak hal yaitu oleh APBN, APBD, BUMN, dan juga instansi swasta. Artinya, kalau belanja baik di APBN, APBD, belanja di BUMN, belanja swasta nasional dan asing bisa bergerak, itulah yang akan berikan pertumbuhan pada ekonomi,” tegas Nasroel.(dan)
