Sungaipenuh, AP – Akibat belum adanya kepastian terkait honorium, Sejumlah guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kota Sungaipenuh mendatangi kantor DPRD Sungaipenuh, Senin (04/09).
Sejumlah Guri PAUD ini mempertanyakan soal honorium yang belum diterima pada 2016 lalu, kepada Komisi I DPRD Kota Sungaipenuh.
Salah seorang Anggota komisi I DPRD kota Sungaipenuh, Karnaini, saat dihubungi harian ini, kemarin membenarkan hal ini. Menurut Karnaini, terkait hal ini, sebelumnya pihaknya telah memanggil tiga instansi terkait, yakni BPPKA, Pemdes, dan Diknas. Hasil pertemuan dengan komisi I, sudah ada kesepakatan pemdes yang membayar, tetapi setelah itu tidak ada terealisasi, makanya mereka kembali melapor, menyampaikan aspirasi melalui DPRD, baik secara lisan maupun tulisan.
“Hasil hearing, mereka menerina aspirasi, dan mewarning dinas pendidikan. Jadi seluruh guru diminta menghadap dinas pendidikan, mnryampaikan hasil tersebut. Jika tidak ada hasil maka deean akan memanghil kembali, .dan akan ketemu pada saat pembahasan nanti,” jelasnya Selasa (05/09).
Sedangkan Kadis Pendidikan Kota Sungai Penuh, mengakui honor guru PAUD yang belum dibayar tahun 2016 pada semester II. Kadis menyebut ada sekitar 40 orang, sebulan membayar sekitar 400 ribu perorang.
“Jadi pada 2016 diputuskanlah bahwa honor guru Paud smester 1 2016 dibayar dinas penddikan dan bulan keduo smester II diambil dari dana desa dibawah Pemdes. Tapj yang Pemdes ini yang belum dibayar,” jelasnya.
Kendala tak terbayarkan menurut Hadiyandra, karena ada keraguan desa terkait dengan pencairan kesitu. Pasalnya ada desa yang dua jumlah Paud lebih satu. “Padahal didesa Paud layak 1 buah satu desa. Tapi ini sebenarya sudah kebutuhan kita dak masalahkan,” terangnya
Pada intinya, kata dia, Dinas Pendidikan akan mengikuti hasil kesepekatan atau persetujuan dari DPRD Sungaipenuh.
“Kalau DPRD setuju dikembalikan ke Diknas, tentu kami Diknas siap menyambut itu, akan kita bayarkan. Karena mreka juga guru kita,” jelasnya
Selanjutnya Diknas akan menyampaikankan ke Walikota Sungai Penuh. “Kita akan naikkkan bahannnya ke pak Wako. Apakah bisa di APBDP atau apbd 2018 kita akan bayar honor yang belum tersebut,” tandasnya. hen
