Batanghari,AP- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari 2018 mengalami penurunan sebesar 0,74 persen dari tahun sebelumnya.Hal tersebut menjadi sorotan serius fraksi Partai Gerindra.
“Kami dari Fraksi Gerindra mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi setiap tahun mengalami penurunan APBD.Secara resmi fraksi Gerindra telah sampaikan,pada pandangan umum fraksi”Ujar Alpandi selaku ketua fraksi.
Sementara itu,Penurunan APBD 2018 disampaikan langsung Bupati Batangahri Ir Syahirsyah Sy dalam Rapat Paripurna Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2018 dihadapan anggota Dewan beberapa waktu lalu.
Dalam sambutannya Syahirsyah mengatakan,penurunan 0,74 persen disebabkan 90 persen APBD Kabupaten Batanghari bergantung dengan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN).
“Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batangahri masih kurang 10 persen dari total APBD.artinya 90 persen APBD Kabupaten Batanghari bergantung dengan APBN,” Ujar Syahirsah
Dikatakannya lagi,jika APBN mengalami peunurunan dan tersendat,maka APBD Kabupaten Batanghari juga ikut mengalami penurunan.
“Yang mengalami penurunan adalah dana perimbangan.Jika dana perimbangan mengalami penurunan,maka APBD kita juga ikut turun,”Terangnnya.
Syahirsyah menjelaskan,pada tahun 2018 mendatang,Kabupaten Batanghari menargetkan pendapat sebesar Rp 1.210.831.743.539.
Angka ini jelas mengalami penurunan 0,74 persen dari APBD tahun 2017 setelah perubahan,penurunan tersebut disebabkan adanya upaya intensitifikasi dan eksentifikasi Pajak dan Retribusi.
Angka ini jelas turun 0,74 persen dari APBD tahun 2017 setelah perubahan. Penurunan tersebut dikarenakan adanya upaya intensitifikasi dan eksentifikasi pajak dan retribusi.
“Sementara itu,untuk tahun 2018 daerah menargetkan sebasar Rp 1.225.831.743.539.Angka tersebut turun sebesar 1,53 persen dari APBD tahun 2017 setelah perubahan,”Jelas Sayhirsyah.
Lebih lanjut,dijelaskan Syahirsyah,tahun ini untuk menetapkan belanja daerah menggunakan pendekatan Money Follow Program.Yaitu pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.
Dengan pendektakan Money Follow Program.Belanja daerah tidak dibagi secara rata kepada setiap petugas dan fungsi,melainkan dibagi berdasarkan kegiatan yang menjadi prioritas
“Kita coba terapkan sistem penganggaran tersebut tahun ini.Namun untuk OPD yang tidak kebagian banyak dana harus fokus pada pelayanan masyarkat,”Pungkasnya.
Bukan hanya soal penurunan APBD saja yang menjadi sorotan Fraksi Partai Gerindra.Penanggulan kemiskinan juga menjadi sorotan Fraksi partai berlambang garuda ini.
“Kami juga pertanyakan tentang penanggulan kemiskinan bukan dari APBD saja.Tapi apakah bisa kita ambil dari dana pihak lain yang tidak mengikat seperti dana CSR,”Kata Allpandi.
Fraksi Gerindra juga menyindir tentang peningkatan Sumber Daya Manusia(SDM).Pasalnya,peningkatan SDM belum terlaksana dengan baik.
“Sedangkan kita ketahui dana Operasionala sekolah sangat minim,dan untuk pelaksanaan pendidikan gratis tingkat SMA sudah diambil alih pemerintah Provinsi,”Terangnya.
“Seperti apa kriteria pemeberian beasiswa masyarakat miskin?,”Imbuhnya
Dikatakannya lagi,Fraksi Gerindra mengharapakn reformasi birokrasi yang tepat sasaran dan sesuai dengan pendidikan SDM.,”Ini untuk kemajuan Kabupaten Batanghari,agar bisa lebih maju dari Kabupaten lain,”Tutupnya. Sup
