“KPK akan Dorong Peran APIP di Jambi”
Jambi, AP – Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena APIP ini adalah kunci dari apa yang terjadi di daerah selama ini dalam rangka memperbaiki tata kelola di daerah.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Wilayah III Koordinator Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah M. Nasution pada pertemuan Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi Provinsi Jambi, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (20/11).
KPK secara tegas menilai dengan kondisi saat ini, penguatan APIP perlu dilakukan, Adlinsyah juga mengatakan saat ini KPK telah bekerja di 360 Kabupaten/Kota dan 22 Provinsi. Namun, lanjutnya banyak daerah yang majunya lambat, meski ada juga yang cepat.
“Kepada APIP perlu kita berikan pemahaman baru, APIP ini harus tampil beda, gak kayak orang ketakutan lagi. Kadang mereka menunggu penindakan dulu baru maju, kedepan perlu kita tindaklanjuti lagi. Salah satunya penguatan APIP, karena mereka kunci di daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adlinsyah juga menjelaskan penguatan APIP terus didorong supaya lebih banyak realistis di lapangan. Pelatihan, dan pembahasan studi kasus untuk pengadaan dan audit terus dilakukan. Ia juga meminta agar kerjasama ini perlu dipercepat, karena jika APIP di daerah kuat bisa mencegah terjadinya korupsi.
Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola dalam sambutannya mengatakan, dalam menjalankan roda pemerintahan diperlukan keseriusan baik dalam perencanaan, maupun pelaksanaan atas perencanaan itu sendiri serta dapat dipertanggungjawabkan terlebih pada keterbukaan arus informasi saat ini.
“Keterbukaan ini jugalah yang menuntut komitmen dan sikap mentalitas aparatur yang sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan. Komitmen para pengambil kebijakan dan mentalitas aparatur yang baik merupakan jaminan keberhasilan pembangunan yang tentunya tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Zola.
Gubernur Zumi Zola berharap kepada seluruh Bupati dan Walikota di Provinsi Jambi untuk terus memberikan penguatan kepada Kepala Desa terutama pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan desa dengan menggunakan berbagai sumber dana atas nama Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota. Rul
