Jakarta, AP – Kasus Korupsi yang menjerat Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) memaksa dirinya harus ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu, namun ketua umum partai Golongan Karya (Golkar) ini masih membuat manuver politik dari rutan KPK. Dalam surat yang ditulisnya sendiri dan ditandatanggani dengan matrai ditujukan oleh Pimpinan DPR RI dan DPP partai Golkar, dikutip dari detik.com, kemarin, Selasa 21 November 2017.
Surat pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI. Di surat itu, dia meminta tak dicopot dari kursi Ketua DPR dan statusnya sebagai wakil rakyat dipertahankan. Surat itu bertanggal 21 November 2017.
“Mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya. Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat… (tak terbaca), sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR-RI maupun selaku anggota dewan,” demikian penggalan surat itu. detikcom mendapatkan foto surat ini pada Selasa (21/11).
Surat kedua ditujukan kepada DPP Partai Golkar. Di surat itu dia menegaskan masih sebagai Ketum Golkar. Novanto juga menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum Golkar. Tak hanya itu, Novanto juga menunjuk dua Plt Sekjen, yaitu Yahya Zaini dan Azis Syamsuddin.
“Demikian harap dimaklumi,” tulis Novanto menutup surat itu.
Surat kedua ini juga bertanggal 21 November 2017 serta diteken dan diberi meterai 6.000.
Entah karena surat ini atau bukan, MKD DPR membatalkan rapat bersama pimpinan fraksi-fraksi DPR hari ini. Alasannya, ada sejumlah pimpinan fraksi yang tak bisa hadir.
Sementara itu, di DPP Golkar, rapat pleno berlangsung alot. Sejumlah fungsionaris Golkar ngotot mempertahankan Novanto di kursi ketum dan ingin Idrus Marham menjadi Plt Ketum Golkar. (tim)
