Bangko, AP – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Merangin melalui insfektorat (28/11) melakukan penandatangan Momerandum of Understanding (MoU), antara Inspektorat sebagai Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan Kejaksaan sebagai Aparat Penegah Hukum (APH).
Penandatangan MoU tentang penanganan tindak pidana korupsi tersebut, berlangsung di Aula Kejari Marangin, disaksikan oleh Bupati Merangin H Alharis dan unsur Forkopimda Merangin serta instansi terkait lainnya.
Ditegaskan bupati, maksud dan tujuan diadakannya kerjasama antara Inspektorat Kejaksaan itu dalam rangka menyelaraskan langkah APIP dengan APH, dalam mencegah timbulnya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah dan dana desa.
‘’Jadi semua persoalan yang menyangkut dengan keuangan negara, yang berindikasi kerugian bisa diselesai secara baik. APIP bisa langsung masuk ke dinas dan kades untuk meninjau indikasi kerugian negara,’’ujar Bupati.
Laporan APIP ini lanjut bupati, sebagai dasar menetapkan kerugian oleh Kejari dan Kepolisian. Sebelumnya bupati sudah meminta Menpan dalam usulan penerimaan CPNS di Merangin, menerima tenaga APIP sebanyak 25 orang untuk auditor.
‘’Saya berharap APIP profesional, bertindak tegas dan menempatkan hukum diatas segalanya. Kepercayaan yang diberikan jangan disia-siakan, prinsipnya kita tidak ingin uang negara disalahgunakan oleh siapapun,’’tegas Bupati.
Selain itu bupati minta APIP harus jeli tentang informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Berikan pembinaan kepada dinas dan kades, karena pembinaan itu merupakan tindakan prepentif terhadap pengguna dan pelakasana uang negara.
Salah satu contoh lanjut bupati, Kades Tanjung Mudo pada pengelolaan dana desa tahun anggaran 2016, pada pencairan dana triwulan dua tidak ada hasil, tidak ada kegiatan yang nampak, padahal dana yang dicairkan hampir Rp 300 juta.
Melihat kondisi itu APIP harus segera bergerak, cek dan preriksa Kades tersebut. Bupati berharap wilayah hukum Merangin menjadi wilayah yang bebas korupsi. Semua stekholder berkomitmen untuk mencegah kerugian negara.
Jika hal itu bisa cepat diwujudkan, bupati yakin pembangunan di Kabupaten Merangin bisa sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai visi dan misi Bupati Merangin H Al Haris dan Wabup H A Khafid Moein.
Sementara itu Kajari Merangin Haryono menegaskan, APIP yang telah terbentuk dapat bekerjasama dengan baik, sehingga sebelum Kejari mengarahkan ke tindak pidana lebih baik dilakukan pembinaan.
Usai acara MoU itu, bupati bersama Forkopimda mengecek pembangunan hibah gedung Pidana Umum (Pidum) Kejari Merangin. Pada kesempatan itu, Kajari Merangin Haryono mengucapkan terimakasih atas dibangunnya gedung tersebut.
Tujuan dibangunya gedung itu jelas bupati, apabila Kantor Kajari Merangin suatu saat bisa naik ke kelas yang lebih tinggi lagi, sudah siap dengan sarana dan prasaranaya yang dibutuhkan.(nzr)
