Jambi, AP – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M. Dianto mengatakan wajib pajak di daerah itu berhak mendapatkan pelayanan prima dari samsat dalam pengurusan pajak dan surat-surat kendaraan.
“Samsat ini adalah potensi penerimaan provinsi yang paling utama, jadi OPD Pemprov Jambi tidak akan berjalan tanpa Samsat ini. Samsat ini minimal dalam satu hari menerima pemasukan Rp1 miliar lebih, jika dalam kondisi yang ramai bisa mencapai Rp 2-3 miliar,” kata M Dianto disela-sela kunjungannya ke Kantor Samsat, Rabu (06/12).
Karea itu wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan prima dan Samsat harus terus meningkatkan pelayanan sebagai lumbung penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi.
“Ombudsman sangat memberikan perhatian kepada dinas/instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan kita berada pada posisi yang sering dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk melayani masyarakat kita harus melakukannya dengan maksimal,” ujarnya.
Dalam kunjungannya itu, Sekda mengecek kesigapan petugas, sistem yang dijalankan dan pembayarannya seperti apa dan bagaimana sinergitas dengan tiga institusi yang ada. Mulai dari ASN Pemprov, Jasa Raharja dan Kepolisian.
Dalam kesempatan itu Sekda juga mengingatkan agar masyarakat sebagai wajib pajak ketika datang harus mendapatkan kepastian waktu berapa lama mereka harus mengurus apa yang mereka butuhkan.
“Untuk melayani masyarakat sistemnya sudah jelas, dari mulai masuk, ambil berkas, menulis, memasukan ke loket pertama hingga membayar harus bisa diukur dengan waktu misalnya 25 menit,” katanya.
Kemudian, kata Sekda, arsip juga harus mendapatkan perhatian karena sangat dibutuhkan wajib pajak dengan tujuan untuk mencegah terjadinya calo.
Sementara itu, Kepala UPTD Samsat Jambi, Mahrup mengatakan ada beberapa arahan yang diberikan oleh Sekda diantaranya adalah pelayanan dan kebersihan serta keamanan. Dan itu semua katanya akan ditingkatkan.
Mahrup menambahkan, target perolehan pendapatan dari sektor pajak kendaraan tahun ini adalah sebesar Rp 533 miliar, dan hingga saat ini telah mencapai Rp 511 miliar.
“Kita optimis target ini akan tercapai, saat ini sudah 96 persen. Dan untuk target tahun depan masih dalam pembahasan,” kata Mahrup.
