Jambi, AP Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA mengadakan konferensi pers di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (3/2) siang lalu, menanggapi penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantsan Korupsi Republik Indonesia (KPK) RI.
Menangapi Status dirinya terkait tersangka oleh KPK Gubernur Jambi, Zumi Zola mengatakan, “Saya menghormati dan tunduk pada proses hukum yang berlangsung, termasuk yang sedang dijalankan oleh KPK, dan tentu saya berharap didahulukan asas praduga tak bersalah. Proses akan diikuti, saya juga menunggu arahan selanjutnya seperti apa,” ujarnya.
Sampai saat ini, menurut Zola, Kementerian Dalam Negeri, belum ada instruksi atau belum menonaktifkan jabatan saya, artinya adalah saya tetap bertugas sebagai seorang gubernur untuk meyakini masyarakat.
Zola juga menucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan dukungan, doa, dan perhatian yang sangat luar biasa kami rasakan, baik saya pribadi mapun keluarga, sekali lagi saya mengucapkan terimakasih. Dan juga saya selaku gubernur juga mohon maaf apabila dalam pelayananan kepada masyarakat masih ada yang kurang, dan juga dalam proses kejadian ini, ada pihak-pihak masyarakat yang merasa terganggu. Yang saya pantau, banyak juga yang seperti itu, prihatin, sedih, dan lain sebagainya, saya mohon maaf.
“Dalam waktu dekat, saya akan koordinasi dengan kuasa hukum dan direncanakan akan mengadakan press conf untuk menyampaikan jal-hal lainnya yang lebih detil daripada ini, ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Zumi Zola mengatakan, dan berharap kepada teman-teman wartawan semuanya, untuk menjaga kondisi tetap kondusif, pemberitaan silahkan dilakukan, selama memang itu ada dasarnya, jangan sampai ada pemberitaan-pemberitaan yang simpang siur, justru itu membuat keresahan ditengah masyarakat, saya mohon sekali kepada teman-teman wartawan. Jangan mengandai-andai, jangan berspekulasi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla Angkat Bicara Soal Status Gubernur Jambi Zumi Zola, Wapres menyatakan bahwa dirinya belum mendengar penetapan resmi status tersangka kepada Gubernur Jambi Zumi Zola. Namun dia mengetahui kepala daerah itu sudah dicegah bepergian ke luar negeri.
“(Zumi Zola) belum resmi dinyatakan (tersangka). Dicekal, iya,” ujar Kalla di kantornya, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2018.
Kabar penetapan status tersangka untuk Zumi terlontar dari Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno. “Status beliau (Zumi) tersangka,” katanya.
Ketua DPP PAN Ali Taher Parasong belum bisa memastikan apakah partainya akan memberi bantuan hukum kepada Zumi. Namun, dia menegaskan PAN percaya kepada penegak hukum yang memproses Zumi.
“Saya sebagai orang hukum ya tidak ada alternatif lain kecuali penegakan hukum itu ya dipatuhi. Kita percayakan kepada penegak hukum untuk melakukan proses sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku di Tanah Air kita,” ujar Ali.
Menurut Ali, semua warga negara Indonesia berhak mendapat jaminan perlindungan hukum, termasuk Zumi. Namun, dia meminta proses hukum kepada Zumi berjalan adil.
“Yang paling penting itu kan prosesnya harus jujur dan adil bagi semua karena prinsip-prinsip dasar konstitusi kita, negara Indonesia negara hukum, maka supremasi hukum harus ditegakkan,” tutur ketua Komisi VIII DPR itu.
“Tetapi hargai juga HAM, kemudian juga semua orang harus sama di mata hukum. Kemudian peradilan yang bebas intervensi dari siapapun,” imbuh anggota Mahkamah Partai PAN itu.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya menghormati apa saja yang menjadi keputusan KPK terkait proses hukum kadernya yang merupakan Gubernur Jambi Zumi Zola. Bantuan hukum akan diberikan kepada Zumi Zola.
Zulkifli yakin Zumi Zola tidak terlibat kasus dugaan suap ketuk palu APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2018.
“Kita ikut proses hukum. Saya tahu anak itu anak baik, dia punya karakter. Nanti kita beri bantuan hukum,” kata Zulkifli di Jakarta.
Zulkifli mengaku tidak habis pikir soal kasus dugaan korupsi yang menjerat para pejabat daerah. Belum lagi kasus korupsi yang menyeret nama anggota DPR.
“Bayangkan sudah ada 20 gubernur jadi tersangka, ada 300 lebih bupati dan ada ratusan anggota DPR. Sesungguhnya apa yang terjadi?” ujar Ketua MPR RI itu. tim
