Kualatungkal, AP—Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjabbar, Yan Ery menegaskan administrasi perizinan bangunan disesuaikan jika ada perubahan bentuk ataupun penambahan bangunan dari bangunan awal. Paling tidak, ada pemberitahuan ataupun koordinasi ke instansi terkait.
“Terkait bangunan Pak Jamil, kita juga sudah pernah koordinasi beberapa hari sebelum ada penertiban dari Pol PP. Tapi ini kan sangat disayangkan, kenapa ada bahasa ini perintah Bupati, harusnya kan ini penegakan aturan dan sebagainya,” kata Yan Heri.
Memperbaharui izin tidak hanya diberlakukan di jalan protokol. Kata Yan Heri, hal ini berlaku umum, baik perorangan ataupun badan usaha dan lainnya.
Pihaknya juga sudah menemukan beberapa bangunan di Jalan Jenderal Sudirman yang sudah merubah bentuk bangunan sementara IMB nya belum diperbaharui.
“Tapi sebagian sudah selesai administrasi perizinannya, dan ada beberapa yang belum,” kata Yan Heri.
Pihaknya hanya sebatas menyurati dan koordinasi dengan pemilik bangunan yang bermasalah dengan administrasi perizinan. Jika hal ini dirunut ke penertiban dan pelanggaran perda, hal itu menjadi kewenangan Satpol PP.
“Soal penegakan perda Pol PP, masalah bangunannya di Dinas PUPR. Kita sifatnya koordinasi. Tentunya tidak ada tebang pilih dalam penegakan aturan di lapangan,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar Jamal Darmawan Sie SE MM mengharapkan kepada Kasat Pol PP untuk tidak pilih kasih dalam penegakan perda.
Jika ada yang melanggar perda, tegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik itu melanggar GSB maupun IMB. “Salah satunya perda warnet harus ditegakkan, warnet yang melanggar jam operasi segera ditindak tegas,” kata Jamal.
Sebelumnya diwartakan, Rabu (6/6) siang, M Jamil pemilik rumah dan warung di Jalan Jenderal Sudirman didatangi petugas Pol PP. Petugas meminta bangunan baru segera dibongkar.
“IMB yang ada memang rumah induk ini, samping ini gak ada. Tapi saya kan mau buat bagus, biar kayak Kantor Gerindra itu. Ya sudah, kalau disuruh bongkar, kita bongkar,” kata M Jamil.
“Awalnya mau dibongkar petugas, ya biar kami sendiri aja yang bongkar. Nanti kalau petugas yang bongkar, bisa salah bongkar nantinya,” tuturnya. (her)
