Kualatungkal, AP – Dari data Caleg tahun 2019 berdasarkan Daftar Calon Sementara (DCS) yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), ada 12 Caleg yang terindikasi tersandung kasus tindak pidana.
Namun KPUD sebagai lembaga penyelenggara Pemilu agaknya tidak terbuka soal Caleg yang pernah tersandung hukum, terutama tindak pidana umum diluar kasus korupsi.
Komisioner KPUD Tanjabbar, Ahmad Haziq ketika ditanya aksipost soal Caleg mantan Napi hanya membeberkan jumlah, sedangkan nama-nama Caleg dan berasal dari partai apa saja, Haziq enggan membeberkannya dengan alasan sesuai ketentuan peraturan KPU, bukan berdasarkan biodata calon.
“Berdasarkan ketentuan KPU, 12 Caleg mantan Napi sudah mengumumkan berupa iklan di surat kabar. Ada surat dari pengadilan, surat dari LP jika sudah selesai dari tahanan. Kapasitas KPU hanya mengumumkan jika yang bersangkutan mantan terpidana bukan kasus yang menyeretnya,” ujarnya, Selasa (14/08).
Haziq menyebut, dalam DCS ada 12 orang mantan terpidana, 44 orang Caleg berijazah paket C, tamatan SMA 225 orang, D2 1 orang, D3 6 orang, S1 111 dan S2 5 orang. “Itu saja yang bisa kita sampaikan,” tukasnya.
Sementara itu, Haziq tidak menampik bahwa ada Caleg masih aktif bekerja di pemerintahan. Terutama tenaga honor, perangkat desa belum menyerahkan SK pengunduran diri.
“Untuk saat ini mereka sudah menyerahkan surat pengunduran dari dari dinas atau perangkat desa. Tapi belum menyerahkan SK pengunduran diri dari Bupati. Jadi KPU akan menerima SK paling lambat tanggal 19 September, atau sehari sebelum penetapan DCT,” urainya. (her)
