Muaratebo, AP- Menyikapi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 menteri, yakni Menteri dalam negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men-PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terseret korupsi akan di berhentikan langsung secara tidak hormat, ditanggapi Dewan.
Ketua komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tebo Asriyati kepada Aksi Post mengatakan, bahwa jika memang itu merupakan kebijakan Pemerintah pusat.
“Kita di daerah harus patuh dan mengikuti surat kesepakatan bersama 3 menteri terkait pegawai ASN yang menikmati duit negara dari hasil korupsi di berhentikan tidak hormat,” kata Asriyati, Senin (17/09) kemarin.
Asriyati melanjutkan, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo harus patuh terhadap keputusan Pemerintah pusat tentang SKB 3 menteri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). “Kita di daerah tentu harus menjalankannya,” ucap ketua komisi I Asriyati.
Sementara Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Menusia (BKPSDM) Tebo Haryadi,S.Sos,MM merupakan leading sektor yang
mengetahui jumlah pegawai ASN di lingkup Pemkab Tebo yang tersandung kasus korupsi saat dihubungi Aksi Post melalui sambungan telepon, belum terkonfirmasi. (ard)
