MUARATEBO,AP- Menindaklanjuti 10 hari pasca deadline kini memasuki 15 hari oleh enam fraksi yang di beri nama fraksi prorakyat Tebo menolak Rancangan Anggaran Perubahan Daerah (RAPBD) Tebo Tahun Anggaran 2019 yang katanya ada ketimpangan dan tidak meratanya program pembangunan di kabupaten Tebo sepertinya belum menemui titik temu.
Mewakili Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekira pukul 11:15 Wib Senin (05/11) Wakil bupati (Wabup) Tebo Syahlan Arfan,SH dan kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Tebo Nazar Efendi,SE,M.S.i datang duduk bersama menemui pimpinan DPR Agus Rubiyanto dan enam fraksi di ruang Banggar atau Banmus.
“Meski begitu pimpinan dari enam fraksi Wartono Triyan Kusumo dan Syamsu Rizal meminta penjelasan dari Wabup Syahlan dan Kepala BKD Nazar Efendi mengenai ketimpangan anggaran dalam RAPBD 2019 yang terjadi.
Pimpinan enam yang diberinama fraksi prorakyat Syamsurizal biasa disapa Iday menegaskan kembali kepada Wabup bahwa Sekwan harus bekerja profesional jangan menjadi raja dirumah sendiri.
“Namun harus di mengerti kami semua yang ada diruangan ini masih DPR aktif jangan sampai membedakan antara dewan yang satu dengan dewan yang lain, DPR bekerja kolektif dan kolegial semuanya sama “tegasnya.
Dalam rapat menindaklanjuti penolakan RAPBD 2019 oleh enam fraksi prorakyat tersebut meminta supaya Sekwan di hadirkan, akhirnya Sekwan Nafri Junaidi pun turut hadir dalam rapat setelah di bujuk oleh Wabup Syahlan.
“Nuryanto salah satu anggota enam fraksi prorakyat mengakui ada raja-raja kecil di Tebo maupun di Rimbo Bujang sehingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tebo tunduk dan takut terhadap raja-raja kecil terkait apapun terlebih lagi soal usulan pembangunan yang di ajukan dewan dari enam Fraksi.
“Kita harap ‘pak Wabup Syahlan punya taring dalam hal ini untuk menyikapi OPD yang merasa jumawa, “namun mereka hanya tunduk terhadap raja-raja kecil yang ada di Tebo maupun di Rimbo Bujang. Pantauan awak media rapat enam fraksi prorakyat Tebo masih berlangsung. (ard)