• REDAKSI
  • Pedoman Media Siber
Sabtu, September 6, 2025
Aksipost.com
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN
No Result
View All Result
Aksipost.com
No Result
View All Result
MK Tunda Sidang Uji KUHAP dan KUHP

MK Tunda Sidang Uji KUHAP dan KUHP

13 November 2018
in NASIONAL

Jakarta, AP – Mahkamah Konstitusi (MK) menunda sidang lanjutan untuk perkara uji materi UU 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU 1/1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Karena baik dari DPR tidak hadir, dari pihak Pemerintah maupun para pihak terkait juga belum siap memberikan keterangan, maka sidang ditunda,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Selasa (13/11).

Berita Lainnya

Jelang Kongres Persatuan PWI 2025: Hendry Ch Bangun 21 Dukungan, Akhmad Munir 17

TVRI Terdepan Melayani di Tengah Gempuran Media Digital

Masalah TSM IV Gelam Baru Berbuntut Panjang Jika Tak Bisa Dimediasi

Anwar kemudian mengatakan sidang untuk perkara dengan nomor registrasi 84/PUU-XVI/2018 akan kembali digelar pada Rabu (5/12).

“Agenda selanjutnya masih sama dengan hari ini, yaitu mendengar keterangan DPR, pihak presiden, dan pihak terkait,” ujar Anwar.

Perkara ini diajukan oleh terpidana kasus bank century Robert Tantular yang memohon pengujian Pasal 272 KUHAP, Pasal 12 dan Pasal 65 KUHP.

Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada Kamis (18/10), Robert melalui kuasa hukumnya Bonni Alim Hidayat menyatakan bahwa pemberlakuan pasal-pasal a quo telah merugikan pihak Robert selaku pemohon.

Rumusan norma dalam pasal a quo dinilai pemohon tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan kemanfaatan karena pemberlakuannya mengakibatkan pemohon menjalani hukuman pidana melebihi aturan.

Pihak penyidik dari Bareskrim Polri dikatakan Bonni dengan sengaja mengajukan perkara pemohon dipisah menjadi enam LP (Laporan Polisi) dan penetapannya bahwa hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) dilakukan satu-per satu.

Hal ini mengakibatkan pemohon harus menjalani empat kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama enam tahun dan mendapatkan empat putusan pengadilan yang berbeda.

Bonni menjelaskan dari empat putusan pengadilan yang dikenakan kepada pemohon, seharusnya pemohon menjalani hanya satu putusan pidana saja. Namun ternyata pemohon harus menjalani seluruh empat putusan pengadilan tersebut.

Hal ini mengakibatkan total maksimum pidana penjara yang harus dijalani oleh pemohon adalah 21 tahun pidana penjara dan tambahan pidana kurungan selama 17 bulan sebagai subsidair pengganti denda.

Oleh sebab itu pemohon meminta MK membatalkan keberlakuan kedua pasal tersebut. ant

ShareTweetSend
Previous Post

Anak Bawah Umur Dominasi Pelanggaran Lalu Lintas

Next Post

Akademisi: Merumahkan Orang Rimba Jambi Terlalu Memaksa

Related Posts

Jelang Kongres Persatuan PWI 2025: Hendry Ch Bangun 21 Dukungan, Akhmad Munir 17

Jelang Kongres Persatuan PWI 2025: Hendry Ch Bangun 21 Dukungan, Akhmad Munir 17

27 Agustus 2025
TVRI Terdepan Melayani di Tengah Gempuran Media Digital

TVRI Terdepan Melayani di Tengah Gempuran Media Digital

27 Agustus 2025
Masalah TSM IV Gelam Baru Berbuntut Panjang Jika Tak Bisa Dimediasi

Masalah TSM IV Gelam Baru Berbuntut Panjang Jika Tak Bisa Dimediasi

20 Agustus 2025
Al Haris Diminta Duduk Bersama Gubernur Sumsel 

Al Haris Diminta Duduk Bersama Gubernur Sumsel 

1 Agustus 2025
FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti

FGD GREAT Institute Hasilkan Empat Rekomendasi Strategis Hadapi Situasi Global yang Tak Pasti

9 Juli 2025
Susunan Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030 

Susunan Pengurus Pusat JMSI Periode 2025-2030 

4 Juli 2025
  • REDAKSI
  • Pedoman Media Siber

© 2024 PT Aksi Indah Pratiwi. All Rights Reserved. | Aksipost.com

No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKRIM
  • NASIONAL
  • ADVERTORIAL
  • DAERAH
  • DEMOKRASI
  • EKONOMI
  • MILENIAL
  • PENDIDIKAN

© 2024 PT Aksi Indah Pratiwi. All Rights Reserved. | Aksipost.com

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In