Jakarta, AP – Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly mendorong berbagai produk unggulan yang dihasilkan oleh aktivitas perekonomian desa diberdayakan untuk diekspor sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Kita harus membangun gerakan Satu Desa Satu Produk Unggulan. Misal, di tiap rumah warga ditanam cabai jawa atau alpukat kualitas super, karena permintaan produk tersebut cukup tinggi di pasar luar negeri,” kata Ahmad Junaidi Auly dalam rilis di Jakarta, Selasa, (20/11).
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pihaknya selalu siap untuk membantu dan berkolaborasi untuk mewujudkan hal itu.
Junaidi menjelaskan, produk unggulan desa berpotensi masuk dalam pasar ekspor karena tingginya permintaan di luar negeri.
Ia juga berpandangan, Indonesia perlu memiliki lebih banyak lagi pengusaha yang berorientasi ekspor barang jadi sehingga dapat membantu mengatasi masalah defisitnya neraca perdagangan dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Selain itu, ujar dia, pemerintah harus lebih aktif mengedukasi masyarakat tentang UU Kepabeanan ini agar masyarakat memahami bahwa untuk kegiatan ekspor produk tidaklah sulit.
Sebelumnya Ekonom Ilya Avianti mengatakan bila pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban berjalan baik maka berbagai potensi ekonomi di desa akan tumbuh dengan baik.
“Desa pada dasarnya sudah kaya karena mendapatkan banyak dukungan dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak melihat pertumbuhan ekonomi di desa-desa di Indonesia,” kata Ilya.
Dia menjelaskan sumber pendapatan desa saat ini tidak hanya berasal dari dana desa dari APBN saja, tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, bantuan sosial, maupun pendapatan asli desa (PAD).
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah dan kepala desa untuk memanfaatkan anggaran desa tahun 2019 guna pembangunan masyarakat pedesaan, serta mengembangkan perekonomian di desa.
“Kalau empat tahun lalu kita utamakan infrastruktur desa (seperti) jalan, jembatan desa, dan sebagainya; kemudian tahun-tahun berikutnya dan sampai sekarang ialah pembangunan masyarakatnya, apakah itu pendidikan, usaha ekonomi desa dan juga program lainnya menyangkut peningkatan kualitas masyarakat kita,” kata Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2018 di Jakarta, Rabu (14/11). ant
Wapres meminta pemerintah daerah, para kepala desa, dan perangkat desa mengembangkan koperasi unit desa (KUD) dengan menggunakan dana desa, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.
