Jambi, AP — DPRD Kota Jambi gelar hearing atau dengar pendapat dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi terkait kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang yang mencapai 100 persen, diruang B, Senin (14/1/2019).
H. Muhammad Nasir, SE Ketua DPRD Kota Jambi yang memimpin berjalannya hearing atau mendengarkan pendapat itu menyambut baik atas tuntutan YLKI untuk menolak atas kenaikan tarif PDAM.
Sebelumnya, pihak YLKI menyampaikan beberapa tuntutannya dihadapan wakilnya itu diantaranya, menolak kenaikan tarif pembayaran PDAM Tirta Mayang hingga 100 persen.
Menolak pemberlakuan minimum charge pengguna air PDAM sebesar 10 kubik serta mendesak Walikota Jambi dan DPRD Kota Jambi untuk mencabut kebijakan yang dikeluarkan direksi PDAM Tirta Mayang dan meminta instansi terkait seperti BPK mengaudit keuangan dari PDAM ini.
Diakui oleh Nasir, masalah kenaikan PDAM Tirta Mayang yang mencapai 100 persen memang sudah menjadi kegelisahan warga Kota Jambi, maka dari itu sebagai dewan yang menjalankan legeslasinya Nasir mengatakan akan segera melalukan Rapim (Rapat Pimpinan).
“Dalam waktu dekat segera kita tindak lanjuti, karena memang tarif PDAM ini menjadi kegelisahan warga,” ujarnya.
Dia menilai kenaikan PDAM yang mencapai 100 persen tidak tepat dan dianggap telah melabrak aturan yang ada, sedangkan seharusnya mekanisme berdasarkan aturan Perwal Kota Jambi pihak PDAM hanya bisa menaikan tarif sebesar 7 persen pertahun.
Dia berpandangan, jika PDAM mendapati keuntungan dari kenaikan tarif tersebut, maka keuntungan sebagian yang didapati oleh PDAM tidak halal alias haram, apa lagi ditambah dengan layanannya tidak memadai.
“Jika dalam satu bulannya dia mendapat keuntungan, maka saya simpulkan sebagian pendapatan PDAM tidak halal, karena tidak sesuai dengan mekanismenya belum lagi ditambah dengan kekurangan-kekurangan dalam pelayananya, minsalnya yang terhitung adalah anggin bukan air,” sebutnya.
Maka dari itu dia menegaskan kepada Walikota Jambi selaku mengambil kebijakan untuk segera membahas persoalan tersebut, karena disebutkannya pihaknya sipatnya tidak menunggu.
Selain itu diakuinya, sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang mereka terima akan menyurati pihak BPK untuk mengaudit secara menyeluruh terhadap PDAM Tirta Mayang.
“Kita merekomendasikan untuk kembali ketarif semula, kalaupun itu naik berdasarkan aturan Walikota harus berkoordinasi dengan DPRD Kota,” paparnya.
Setelah itu pihaknya juga akan membentuk Pansus dan Panja, karena katanya biarlah masyarakat yang menilai siapa yang bekerja untuk rakyat atau tidak. (Bdh)
