Jambi, AP – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs.H.M.Dianto, M.Si mengemukakan bahwa kolaborasi (kerja sama) dari semua pihak terkait merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Kampung KB.
Hal itu disampaikannya saat membuka Pertemuan Kelompok Kerja dan Advokasi Tingkat Provinsi Jambi dalam rangka Rapat Koordinasi Pokja Kampung KB dan Pelatihan Enumerator Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Tingkat Provinsi Jambi tahun 2019, Selasa (14/05) di Hotel Luminor, Kota Jambi.
Sekda mengatakan, Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah program bidang kependudukan yang sejalan dengan agenda prioritas pembangunan pemerintah (Nawacita) butir 3, 5, dan 8. Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
“Kampung KB merupakan tempat terintegrasinya program pembangunan dari seluruh lintas sektor. Lingkup kegiatan kampung KB tidak hanya fokus pada kegiatan program KKBPK saja, melainkan ada kegiatan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pembangunan permukiman, pendidikan, hingga peningkatan sosial ekonomi masyarakat. Maka pada pelaksanaan Kampung KB, lintas sektor dilibatkan secara aktif,” ujar Sekda.
Sekda menjelaskan, ada lima faktor utama keberhasilan Kampung KB, yakni komitmen kuat dari pemangku kebijakan di semua tingkatan, integrasi lintas sektor, optimalisasi fasilitas dan dukungan mitra kerja, semangat dan dedikasi pengelola kampung KB, termasuk petugas lini lapangan KB dan partisipasi masyarakat.
“Kolaborasi adalah kunci keberhasilan, ungkapan ini bisa digunakan untuk menggambarkan pentingnya keterlibatan semua pihak, terutama lintas sektor dalam implementasi kampung KB, bukan hanya peningkatan capaian KB saja yang akan dilihat, melainkan juga capaian bidang lainnya seperti kesehatan, sosial ekonomi, pendidikan. Maka dari itu, dalam menjalankan program Kampung KB semua pihak perlu dilibatkan baik pemerintahan pusat, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, dan swasta. Semua punya peran penting yang saling berkaitan satu sama lain. Mulai membuat peraturan pendukung, membantu memfasilitasi, hingga mendampingi masyarakat dalam menjalankan program di lapangan,” jelas Sekda.
Sementara itu, Direktur Advokasi dan Komunikasi BKKBN Pusat Sugiyono menyatakan bahwa Kampung KB ini menjadi sebuah episentrum program. “Yang perlu diingat bahwa program Kampung KB bukan hanya keluarga berencana dan kontrasepsi. Ini adalah keluarga berencana, bagaimana sebuah program secara terintegrasi, lintas sektor yang secara bersama bekerja dan terintegrasi. Jadi program KB bukan semata-mata dengan kontrasepsi saja tetapi isi pokok kegiatan-kegiatan itu ada lintas sektoral, apapun program yang bisa masuk karena indikatornya adalah sebuah kewilayahan setingkat Desa maka bagaimana nanti Tim Pokja ini bisa mengakses dana alokasi khusus yang bisa dikembangkan di setiap Kampung KB.
Kedepannya, lanjut Sugiyono, Kampung KB akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. “Bagaimana perkembangannya dilaporkan secara periodik sampai kepada Bappenas dan menjadi pilot project , nanti akan diintervensi bersama-sama, pokoknya bagaimana fungsi drainase, bagaimana air bersihnya, bagaimana kalau belum ada listrik, bagaimana kalau ada anak yang tidak sekolah, bagaimana penanganan anak tidak sekolah dan segala macamnya, sehingga diharapkan Kampung KB menjadi episentrumnya program pembangunan,” tutur Sugiyono. (hms)
