Kerinci, AP – Salah satu alasan masyarakat memilih lokasi objek wisata milik BUMDes, dikarenakan harga yang terjangkau.
Bahkan hingga H+7 idhul fitri 1440 H, terlihat masih ramai dikunjungi warga, berbeda dengan kondisi beberapa lokasi objek wisata milik pemerintah kabupaten Kerinci, yang dikontrakkan kepada pihak ketiga, dengan karcis dan parkirnya cukup mahal.
Seperti di Taman Pertiwi Desa Pentangen, Pantai Pasir Panjang Desa Tanjung Tanah, Pantai Indah Koto Petai (Kopet), Wisata Kapal Pesiar Desa Ujung Pasir, Kecamatan Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, tetap ramai dikunjungi warga.
Selain itu, masih ada beberapa lokasi objek wisata yang bukan milik pemkab, diantaraya Bukit Impian di Puncak, Bukit Cinta di Kayu Aro, Taman Putri Tunggal Desa Sungai Liuk, Taman Puti Ayu Meriam Desa Lempur dan Panorama Puncak, tetap ramai dikunkungi warga.
Sukman, salah seorang warga Kerinci mengatakan bahwa pada tahun ini jumlah pengunjung dibeberapa objek wisata yang dikelola oleh Bumdes dan pribadi banyak dikunjungi dan meningkat dari tahun sebelumnya. Dia menyebutkan, kondisi ini erat kaitannya dengan mahalnya harga tiket masuk dan parkir di sejumlah objek wisata milik pemkab Kerinci, katanya.
Dia membeberkan, untuk masuk ke objek wisata Taman Pertiwi dan Penus pengunjung tidak dimintai tiket. “kita hanya bayar parkir Rp 10.000 Per Mobil,” tuturnya.
Lanjut dia, meskipun dibeberapa objek wisata milik BUMDes dan individu memunggut ticket dan parkir, namun tidak seperti dilokasi objek wisata milik pemkab Kerinci.
“Harga tiket masuk dan parkir sangat murah dan masih terjangkau oleh masyarakat, dan fasilitas cukup baik, anak-anak sangat senang bisa bermain,” tambahnya lagi.
Menyikapi kondisi ini, Rudi Hartono, Pengamat wisata Kerinci, mengungkapkan, penomena ini sudah dari tahun ke tahun, terutama setiap lebaran.
“mestinya manajemen pengelolaan ditinjau kembali, apalagi saat ini, persaingan makin ketat, baik objek wisata milik BUMDes maupun milik individu,” sebut Rudi.
Pengakuan Rudi, meskipun dikontrakkan kepada pihak ketiga, namun instansi terkait tidak lepas tangan. “awasi dilapangan, apakah sesuai dengan ketentuan tidak, sebab kalau sudah seperti ini, yang kena dan disalahkan pemkab Kerinci. Kalau memang tidak sesuai beri sangsi terhadap pihak yang mengontrak,” tegas Rudi.
Penilaian Rudi, Dinas Pariwisata Kerinci tidak mampu memberi kenyaman wisata di Kerinci, terutama objek wisata milik penkab Kerinci. “Ini dilema bagi kita semua, khususnya Dinas terkait, masa orang beriwisata berkunjung ke Kerinci, tapi tidak menikmatinya. Sehingga, masyarakat memilih objek wisata milik BUMdes dan Individu,” bebernya.
Terkait kindosi ini, sebut Rudi, tidak hanya tanggung jawab pemkab Kerinci saja, namun pemerintah Provinsi Jambi juga ikut bertanggung jawab. “Ya, Kerinci kan Branding Pariwisata Jambi, makanya Pemprov Jambi harus ikut bertanggung jawab, dan tidak bisa lepas tangan begitu saja,” tandas Rudi Hartono. (hen)
